Respon Cepat Aduan, Kemnaker Pastikan Aturan Outsourcing 2026 Bakal Direvisi

"Kita mengangkat isu Permenaker Nomor 7 Tahun 2026. Pak Presiden Prabowo melalui Wakil Ketua DPR RI Pak Dasco memang meminta untuk revisi. Karena Presiden konsen benar masalah tentang pekerjaan alih daya ini," kata Said Iqbal saat memberikan keterangan kepada media.

Said yang juga menjabat sebagai Presiden Partai Buruh ini menjelaskan bahwa cita-cita besar Presiden adalah memberikan perlindungan maksimal bagi pekerja. Kendati demikian, disadari bahwa ada beberapa sektor penunjang spesifik yang masih membutuhkan skema alih daya.

Menjembatani hal tersebut, kalangan buruh mengusulkan agar penggunaan tenaga alih daya dibatasi hanya untuk empat sektor pendukung utama, yaitu layanan boga (catering), keamanan (security), pengemudi (driver), dan kebersihan (cleaning service). Di luar empat sektor tersebut, diharapkan pekerja dapat direkrut sebagai karyawan langsung.

Guna mematangkan draf revisi ini, komunikasi tripartit dijadwalkan akan kembali berlanjut pada awal pekan depan. Dialog lanjutan tersebut akan dihadiri langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Wamenaker Afriansyah Noor, serta jajaran Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial.

Said Iqbal optimistis sinergi yang baik ini akan menghasilkan keputusan terbaik yang selaras dengan arahan Presiden.

"Apa yang diinginkan Presiden, gak boleh ada hambatan. Kalau ada hambatan komunikasi, kita duduk bareng-bareng," pungkas Said