- BEM FH UBK diduga menerima uang setelah menghadiri audiensi dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Jakarta.
- Mahasiswa menuntut klarifikasi dan pertanggungjawaban pengurus BEM FH UBK atas dugaan penerimaan dana setelah pertemuan di istana.
- Informasi mengenai nominal dana yang diterima masih simpang siur serta menuai berbagai spekulasi di media sosial.
Suara.com - Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Karno (BEM FH UBK) mendadak menjadi pusat perhatian dan buah bibir warganet setelah diterpa isu miring.
Salah seorang mahasiswanya diduga menerima sejumlah uang setelah menghadiri agenda mediasi dengan Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, beberapa waktu lalu.
Buntut dari beredarnya kabar tersebut, jajaran pengurus BEM FH UBK langsung dituntut untuk memberikan klarifikasi serta pertanggungjawaban, baik oleh pihak birokrasi kampus maupun dari masa mahasiswa UBK sendiri.
Langkah ini didesak guna memulihkan serta membersihkan nama baik institusi universitas yang dinilai ikut tercoreng. Proses interogasi dan konfrontasi yang dilakukan oleh sesama mahasiswa UBK terhadap pengurus BEM tersebut bahkan sempat disiarkan secara langsung (live) melalui platform digital TikTok.
“Saya ngaku salah dan mohon maaf kepada kalian semua,” tutur Ketua BEM FH UBK, Abdi Maludin, dalam potongan video yang beredar.
“Langkah apa yang akan kamu pertanggungjawabkan untuk balikin nama UBK?” cecar salah satu mahasiswa penanya dalam forum klarifikasi tersebut.
Dalam sesi penyampaian pengakuan secara personal, sejumlah pengurus memaparkan bahwa mereka mendapatkan kantong dana dengan nominal berkisar antara Rp1,5 juta hingga Rp2 juta per individu.
Saat menghadiri undangan audiensi dengan Wapres Gibran, Abdi Maludin diketahui tidak datang sendirian, melainkan didampingi oleh rombongan delegasi mahasiswa lain yang berjumlah 15 orang.
Informasi Simpang Siur dan Spekulasi Nilai Fantastis di Media Sosial
Meskipun pengakuan dari internal pengurus telah mencuat, kebenaran substantif dari informasi ini dinilai masih simpang siur dan belum dapat dipastikan secara mutlak. Hal ini dikarenakan pernyataan serta pengakuan yang dilontarkan oleh pengurus BEM FH UBK tersebut diduga kuat berada di bawah tekanan situasi interogasi massal.
Selain itu, beredar pula kabar burung yang menyebutkan bahwa distribusi kucuran dana tersebut mengalir ke figur mahasiswa yang berbeda-beda dengan skema yang tidak seragam.
Di sisi lain, jagat media sosial X (yang sebelumnya bernama Twitter) turut didera kegaduhan serupa terkait polemik ini. Salah satu akun informan publik, @txtda***en, mengunggah narasi yang jauh lebih mengejutkan dengan menyebut angka yang lebih fantastis.
Akun tersebut mengeklaim bahwa kelompok mahasiswa yang diundang masuk ke istana tersebut diduga menerima dana suap terorganisasi hingga menyentuh angka Rp300 juta pasca-pertemuan dengan Wapres Gibran.
“Masih ingat mahasiswa yg di ajak gibran masuk ke istana? Ternyata mereka menerima suap pas ketemu gibran sebesar 300 juta. Bayangin banyaknya relawan yg nunggu berjam-jam menunggu hasil rapat mereka dengan wapres, tapi ternyata semuanya udah di setting. Malam ini (Selasa, 23 Juni) mereka lagi di introgasi oleh mahasiswa UBK,” tulis akun tersebut dalam unggahannya.
Tidak berhenti di situ, opini publik di media sosial semakin liar setelah beberapa netizen melontarkan spekulasi lain yang menyeret keterlibatan institusi penegak hukum.
“Ternyata perwakilan BEM UBK kemarin, yang nemuin Gibran dibayar polisi guis, sekali lagi dibayar polisi dan beberapa mahasiswa menuntut dia untuk di ‘DO’ (Drop Out). Idealisme terlalu murah,” tuding akun @H*****.
Kronologi Awal Pertemuan di Istana Wakil Presiden
Jika ditarik ke belakang, kasus ini bermula dari agenda resmi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang bersedia menyambut dan menerima 15 perwakilan elemen mahasiswa yang tengah menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, pada Senin (15/6).
Para mahasiswa yang ikut serta dalam forum audiensi resmi tersebut merupakan perwakilan dari aliansi beberapa universitas, termasuk Universitas Bung Karno (UBK), Universitas Terbuka, serta Universitas MH Thamrin.
Agenda pertemuan krusial tersebut dilangsungkan di dalam kompleks Istana Wakil Presiden, yang posisinya berada tidak jauh dari koordinat konsentrasi massa aksi di lapangan.
Berdasarkan dinamika di lapangan pada hari H sekitar pukul 17.25 WIB, salah seorang koordinator lapangan mengumumkan di hadapan massa bahwa delegasi mereka mendapatkan undangan langsung secara terhormat untuk masuk dan berdialog dengan Wapres Gibran.
Merespon sinyal positif tersebut, tim delegasi langsung bergerak menuju Istana Wakil Presiden guna menyampaikan draf aspirasi.
Hingga saat ini, belum dapat dipastikan informasi resmi perihal kabar ini. Redaksi menantikan keterangan resmi baik dari pihak Universitas, BEM, mahasiswa maupun perwakilan Wakil Presiden.