Prabowo Sentil Penolak MBG, Pakar Pertanyakan Apakah Betul Menyasar Anak Kelaparan?

Suara.com - Guru Besar Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik (MKP) Fisipol UGM, Wahyudi Kumorotomo, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang kembali menyinggung pihak-pihak yang menolak Program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu dilihat secara lebih substansial.

Menurutnya, kepedulian terhadap anak-anak yang masih mengalami kelaparan dan kekurangan gizi memang patut didukung. Namun implementasi program harus benar-benar menyasar kelompok yang membutuhkan.

"Pernyataan Presiden itu betul bahwa kita perlu memastikan semua orang itu tidak kelaparan," kata Wahyudi kepada Suara.com, Kamis (25/6/2026).

Disampaikan Wahyudi, persoalan utama bukan pada tujuan program, melainkan pada desain pelaksanaannya.

Ia menilai MBG saat ini diterapkan secara menyeluruh kepada seluruh siswa tanpa membedakan kondisi ekonomi maupun status gizi penerimanya.

Akibatnya, anggaran besar yang digelontorkan berisiko tidak efektif dalam menyelesaikan persoalan kelaparan dan stunting.

"Tapi persoalannya adalah bahwa MBG itu didesain dengan cara across the board, artinya semua anak-anak sekolah, baik yang kelaparan atau tidak, itu mendapatkan MBG," ujarnya.

Ia mencontohkan data yang menunjukkan distribusi fasilitas pendukung program belum sepenuhnya sejalan dengan daerah yang memiliki tingkat stunting tinggi.

Menurutnya, apabila tujuan utama MBG adalah meningkatkan status gizi dan menekan angka stunting, maka pemerintah semestinya memusatkan perhatian pada wilayah-wilayah yang paling membutuhkan intervensi.

"Kalau yang kita maksudkan tujuan MBG itu untuk meningkatkan status gizi anak sekaligus membuat supaya anak-anak stunting itu tidak ada lagi, ya marilah kita pusatkan perhatian pada daerah-daerah yang memang banyak anak-anak stunting," tandasnya.

Selain soal ketepatan sasaran, Wahyudi turut menyoroti besarnya anggaran yang digunakan untuk program tersebut. Ia mempertanyakan efektivitas penggunaan dana yang mencapai triliunan rupiah setiap hari.

Belum lagi jika kemudian masih ditemukan makanan yang tidak layak dikonsumsi, kualitas makanan yang dipersoalkan, hingga kasus gangguan kesehatan yang muncul di sejumlah daerah.

"Sekali lagi pertanyaannya, apakah memang betul kita membantu anak-anak lapar dengan MBG? Kalau tidak, berarti ini memang kita harus evaluasi secara mendasar," tandasnya.

Wahyudi menilai pemerintah perlu lebih serius mengevaluasi struktur belanja dalam program MBG. Menurutnya, sebagian anggaran justru banyak terserap untuk pengadaan sarana dan prasarana.

Sementara manfaat langsung bagi pemenuhan gizi anak belum sepenuhnya terlihat secara optimal. Ia mengingatkan agar pemerintah memastikan program tersebut bebas dari konflik kepentingan, kebocoran anggaran, maupun praktik korupsi.

Diperlukan evaluasi menyeluruh untuk memastikan MBG benar-benar hadir sebagai instrumen penanganan gizi, bukan sekadar program yang bernilai politis.

"Tetapi sekali lagi, pertanyaannya adalah apakah MBG betul-betul menyasar anak-anak yang kelaparan? Kalau tidak, berarti untuk siapa MBG ini?" tegasnya.

Lebih lanjut, Wahyudi berpandangan bahwa akar persoalan gizi anak tidak dapat dilepaskan dari kondisi ekonomi keluarga. Maka dari itu, selain bantuan pangan, pemerintah tetap perlu memperluas penciptaan lapangan kerja.

"Jadi, sediakan orang tua itu pekerjaan yang cukup supaya orang tuanya bisa menafkahi anak-anaknya dengan gizi yang cukup," tandasnya.

Ia menambahkan bahwa evaluasi tidak boleh berhenti pada aspek administrasi semata, melainkan harus menyentuh tata kelola, kualitas makanan, transparansi anggaran, hingga dampak nyata program di lapangan.

"Kalau evaluasinya tidak betul-betul memuaskan, ya pemerintah harus kemudian ambil haluan lain," tambahnya.