Selat Hormuz Memanas Lagi, Serangan Drone Iran Menghentikan Evakuasi Kapal IMO

Suara.com - Serangan drone teranyar menghantam sebuah kapal kargo di Selat Hormuz dan seketika mengacaukan jalur pelayaran global. Isu keamanan kemanusiaan pun mencuat karena insiden ini langsung menghentikan proses evakuasi ribuan pelaut yang terjebak di sana.

Langkah sepihak ini memicu ketegangan geopolitik baru yang sangat krusial. Peristiwa tersebut merusak stabilitas yang baru saja diupayakan melalui kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran seminggu lalu.

Dunia internasional kini mempertanyakan komitmen perdamaian jangka panjang di kawasan tersebut. Ketidakpastian ini langsung direspons negatif oleh pasar global dengan kenaikan harga minyak mentah.

Organisasi Maritim Internasional (IMO) di bawah PBB terpaksa mengambil keputusan berat akibat situasi yang tidak kondusif. Mereka membekukan sementara operasi penyelamatan yang sedang berjalan demi keselamatan kru kapal.

Rencana awal IMO adalah menyelamatkan ratusan kapal serta lebih dari 11.000 pelaut yang terjebak sejak perang pecah akhir Februari. Namun, agresi terbaru ini merusak seluruh lini rencana matang yang baru berjalan beberapa hari.

Sekretaris Jenderal IMO, Arsenio Dominguez, memberikan pernyataan resmi yang tegas mengenai prioritas keselamatan di lapangan.

“Saya selalu menegaskan kembali bahwa keselamatan para pelaut tetap menjadi hal yang utama,” ujar Dominguez, dikutip dari CNN Internasional, Jumat (26/6/2026).

“Oleh karena itu, untuk memastikan pendekatan yang terkoordinasi dan keselamatan navigasi, rencana evakuasi akan dihentikan sementara sampai diperoleh kejelasan lebih lanjut,” tambahnya.

Dominguez memaparkan bahwa kapal yang menjadi sasaran tembak sebenarnya bergerak di luar kerangka evakuasi resmi IMO. Namun, realitas di lapangan membuktikan bahwa risiko tinggi mengintai siapa saja yang melintasi kawasan itu tanpa pandang bulu.

Sebelumnya, lalu lintas komersial di Selat Hormuz sempat menunjukkan tren positif pasca-kesepakatan diplomatik Washington dan Teheran. Data pemantauan maritim mencatat ada sekitar 70 pelayaran komersial dalam sehari yang mayoritas memilih jalur aman menyisir pantai Oman.

Akan tetapi, stabilitas semu itu runtuh ketika Korps Garda Revolusi Islam Iran mengeluarkan peringatan keras kepada publik. Mereka menegaskan kontrol penuh atas wilayah perairan tersebut dan menuntut kepatuhan dari seluruh kapal asing.

Lembaga Otoritas Selat Teluk Persia yang baru dibentuk oleh Teheran bahkan menyatakan tidak ada jaminan keselamatan bagi pelanggar batas.

“Konsekuensi perjalanan di rute yang tidak sah akan menjadi tanggung jawab pemilik, operator, dan komandan kapal,” tulis lembaga tersebut melalui akun resmi X mereka.

Di sisi lain, kesepakatan 14 poin yang diinisiasi AS sebenarnya memberikan relaksasi ekonomi berupa pencabutan blokade pelabuhan Iran. Sebagai imbalannya, Selat Hormuz seharusnya dibuka bebas tanpa pungutan biaya selama 60 hari ke depan.

Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, menentang keras upaya penarikan retribusi atau sekadar pengalihan istilah tarif oleh pihak Iran.

“Realitasnya adalah tidak ada 1 negara pun di bumi yang berhak memungut biaya atas penggunaan jalur air internasional, dan itu tidak akan pernah menjadi kondisi yang dapat diterima dalam kesepakatan apa pun,” tegas Rubio saat bertemu para menteri luar negeri negara Teluk di Bahrain.

Pertemuan tingkat tinggi tersebut menghasilkan penolakan bersama terhadap segala bentuk penarikan biaya maupun klaim sepihak atas Selat Hormuz. Pihak Oman juga mengonfirmasi bahwa skenario masa depan selat tersebut sama sekali tidak melibatkan pungutan transito.

Menanggapi perdebatan mengenai istilah retribusi pelayanan yang sempat diwacanakan Iran, Rubio menanggapinya secara diplomatis namun tajam.

“Anda bisa menyebutnya tol, Anda bisa menyebutnya biaya, apa pun yang Anda ingin sebutkan. Ini adalah permainan semantik,” kata Rubio.

Aksi militer di Selat Hormuz berimbas langsung pada penutupan perdagangan minyak mentah Brent yang melonjak 2 persen ke angka 74 dolar AS per barel. Padahal, harga komoditas cair ini sempat menyentuh titik terendah sejak awal perang segera setelah memorandum damai diteken.

Dokumen perjanjian tersebut dirancang untuk menghentikan pertempuran, membuka blokade ekonomi Iran, dan memastikan Teheran tidak mengembangkan senjata nuklir. Namun, detail teknis krusial mengenai cadangan uranium yang diperkaya masih menyisakan perdebatan panjang yang harus diselesaikan dalam waktu 60 hari.

Perundingan lanjutan di tingkat pakar dijadwalkan mulai berjalan pada 30 Juni untuk membahas sanksi dan energi nuklir. Proses diplomasi ini semakin rumit karena dinamika konflik regional lain, termasuk pertempuran antara Israel dan Hizbullah di Lebanon yang terus membayangi komitmen damai AS-Iran.