REGIONAL:
- Ratusan anggota BPD se-Kabupaten Cianjur mengikuti Jambore ABPEDNAS pada 27 Juni 2026 di Sarongge Valley untuk memperkuat sinergi.
- Bupati Cianjur menanggapi aspirasi peningkatan tunjangan BPD dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah serta prioritas pembangunan di tingkat desa.
- Pihak ABPEDNAS dan penegak hukum menekankan pentingnya pembinaan bagi kesalahan administratif serta penegakan hukum tegas terhadap tindak korupsi dana desa.
Namun demikian, Irfan menegaskan adanya batas tegas dalam penegakan hukum.
Tindakan yang mengandung unsur kesengajaan, manipulasi, atau merugikan keuangan negara akan tetap diproses secara hukum tanpa kompromi.
“Tidak ada ruang bagi yang sengaja bermain dengan uang rakyat,” tegasnya.
Melalui jambore ini, ABPEDNAS juga menegaskan perannya sebagai jembatan antara aparat desa dan penegak hukum.
Organisasi ini diharapkan mampu memfasilitasi pelaporan serta mencegah terjadinya kriminalisasi akibat kesalahan prosedural.
“Kami ingin aparat desa paham koridornya, supaya fokus melayani masyarakat tanpa rasa takut,” tambah Irfan.
Dua misi besar pun menjadi hasil utama kegiatan ini, yakni memastikan tata kelola desa berjalan sesuai aturan serta memberikan perlindungan hukum bagi aparat desa dari kesalahan administratif yang tidak disengaja.
Jambore ditutup dengan refleksi bersama yang menegaskan pentingnya transparansi dan pendampingan yang seimbang dalam pengelolaan desa.
Para peserta sepakat bahwa pendekatan yang lebih manusiawi akan mendorong kinerja yang lebih optimal.
Di acara Jambore tersebut juga disalurkan bantuan beras 4 ton bagi peserta jambore, 8 kandang ayam, tiap kandang dapat 100 ekor ayam petelur, dibagikan kepada kordinator kecamatan yang paling banyak mengirimkan peserta, Smart TV bagi pemenang kategori desa berintegritas sebanyak 2 buah televisi.
TERPOPULER