REGIONAL:
- Forum Rembug Kampung Kota berunjuk rasa di depan Balai Kota Jakarta pada Senin, 29 Juni 2026 menagih janji gubernur.
- Warga menuntut kepastian hunian Kampung Susun Bayam, perbaikan administrasi kependudukan, akses layanan kesehatan, serta realisasi agrowisata pertanian kota.
- Aksi dilakukan karena pakta integritas yang disepakati sejak tahun lalu belum direalisasikan pemerintah meski warga telah menagih berulang kali.
Suara.com - Petani dan warga dari empat kawasan di Jakarta berunjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta, Senin (29/6/2026).
Mereka menagih janji gubernur yang mereka nilai mangkrak sejak pakta integritas ditandatangani lebih dari setahun lalu.
Aksi ini melibatkan warga Kampung Bayam, Kampung Susun Tongkol, Rusun Bambu Apus, dan Kampung Kembang Lestari yang tergabung dalam Forum Rembug Kampung Kota.
Mereka membawa empat tuntutan: kepastian hunian, perbaikan administrasi kependudukan yang berdampak pada pendaftaran sekolah anak-anak, realisasi agrowisata edukasi pertanian kota, serta kejelasan akses BPJS.
Muhammad Furqon, Ketua Kelompok Tani Kampung Bayam Madani, menegaskan aksi ini bukan sekadar aspirasi, melainkan desakan agar janji tertulis segera dipenuhi.
"Kami ingin kepastian yang sudah dituangkan dalam surat kesepahaman dan pakta integritas secara langsung dengan gubernur dan wakil gubernur," ujar Furqon.
Furqon mengungkapkan, warga telah menempati Kampung Susun Bayam, yang berlokasi di sebelah Jakarta International Stadium, sejak 20 Agustus 2025.
Namun hingga kini, mereka mengaku belum ada kejelasan soal skema hunian, termasuk besaran sewa Rp1,7 juta per bulan yang dijanjikan Jakpro belum berjalan.
"Hunian kami ini sekarang ini belum ada kepastian. Apakah kami dapat mengelola atau kami dapat cicil. Kami dibiarkan begitu saja tanpa ada kepastian," kata Furqon.
Keruwetan administrasi kependudukan pun diklaim menjadi akar masalah berantai yang dirasakan warga peserta aksi, mulai dari sulitnya mendaftarkan anak ke sekolah hingga terhambatnya akses BPJS.
"Dengan administrasi yang kacau ini, otomatis anak kami nggak bisa nanti bersekolah. Daftar itu mental," ucap Furqon.
Furqon juga menyinggung janji agrowisata edukasi pertanian kota yang disepakati pada 28 April 2025 bersama DPRD, tim Gubernur Pramono Anung, Dirut PT Jakarta Propertindo, serta jajaran pemerintah kota, yang hingga kini tak kunjung terwujud.
"Ini pun kami tidak tahu. Identitas legalitasnya belum ada," kata dia.
Rasa kecewa Furqon kian memuncak lantaran Pramono Anung pernah berkunjung langsung ke Kampung Bayam saat kampanye, bahkan disambut dengan sajian melon hasil tani warga.
"Pada saat mau menjabat, datang ke kami dan minta dukungan. Kami tidak meminta apa pun dari Pak Pramono dan Wakil Gubernur, tidak pernah meminta apa pun," tuturnya.
Warga mengaku sudah dua kali mengirim surat audiensi kepada gubernur dan wakil gubernur, serta tiga kali kepada Wali Kota Administrasi Jakarta Utara. Namun semuanya tidak berbalas, hingga mendorong mereka turun ke jalan hari ini.
"Kami berharap, yang menjadi impian kami dan janji Pak Gubernur itu akan menyelesaikan Kampung Bayam. Tapi, ini belum selesai," pungkas Furqon.
TERPOPULER
