- Presiden ke-7 RI Jokowi melakukan ritual adat menginjak kepala kerbau saat melakukan kunjungan kerja di Provinsi Lampung.
- Aksi tersebut memicu perdebatan politik antara PDIP dan PSI terkait makna simbolis prosesi adat masyarakat Lampung tersebut.
- PSI mengkritik PDIP karena dianggap merendahkan budaya, sementara PDIP membantah adanya maksud politis dalam menanggapi ritual tersebut.
Suara.com - Jagad media sosial baru-baru ini dihebohkan oleh potongan video yang memperlihatkan Presiden ke-7 RI, Jokowi, menjalani prosesi adat mesol kibau atau menginjak kepala kerbau dalam kunjungannya ke Provinsi Lampung.
Dalam momen yang menjadi viral tersebut, Jokowi tampak menginjak kepala kerbau yang diletakkan di atas karpet merah, sebagai bagian dari ritual penyambutan atau penghormatan adat setempat.
Namun, apa yang seharusnya menjadi apresiasi terhadap kekayaan budaya nusantara, justru bergeser menjadi arena konflik politik baru antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Publik, melalui media-media sosial mengartikan prosesi Jokowi menginjak kepala kerbau itu bermakna politis terhadap partai lamanya, yakni PDIP.
PDIP melalui Andreas Hugo Pareira tampak santai menanggapi kegaduhan ini. Andreas mengaku memang tidak mendalami secara detail makna filosofis dari ritual di Lampung tersebut.
Namun, ia merasa heran mengapa prosesi itu dikaitkan sebagai simbol penghinaan terhadap partainya.
"Saya tak memahami adat istiadat Lampung. Terutama dikaitkan dengan menginjak kepala kerbau," kata Andreas.
Bagi Andreas, jika ada pihak-pihak yang mencoba memaknai aksi Jokowi menginjak kepala kerbau sebagai cara untuk merendahkan PDIP, maka hal tersebut dianggapnya sebagai salah sasaran.
Ia menegaskan secara visual dan filosofis, lambang PDIP sangat berbeda dengan hewan yang digunakan dalam ritual tersebut.
"Ha...ha...ha... Maaf ya, lambang PDIP itu bukan kepala kerbau, tapi banteng moncong putih. Jadi kalau seandainya menginjak kepala kerbau itu, oleh si penginjak dimaknai simbolisasi menghina PDIP ya ha...ha...ha..." kata Andreas Pereira, Senin (29/6/2026).
Menanggapi hal itu, Ketua DPP PSI, Bestari Barus, melontarkan kritik pedas. Ia menilai sikap PDIP yang menertawakan ritual tersebut, bukan sekadar kritik politik biasa, melainkan bentuk penghinaan terhadap nilai-nilai luhur adat istiadat masyarakat Lampung.
"Saya kira itu menghina adat budaya. Itu kan prosesi adat budaya Lampung. Mudah-mudahan masyarakat Lampung menyikapi secara bijak," kata Ketua DPP PSI Bestari Baru, Senin (29/6/2026).
Bestari menegaskan, kehadiran Jokowi dalam prosesi tersebut merupakan bentuk penghormatan dari para pemangku adat Lampung.
Menurutnya, ritual menginjak kepala kerbau adalah sebuah tradisi yang diwariskan secara turun-temurun oleh kerajaan-kerajaan adat di Lampung sebagai simbol penghormatan tertinggi kepada tamu agung atau pemimpin.
Lebih lanjut, Bestari juga menyentil pernyataan Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira yang sebelumnya sempat mempertanyakan kapasitas dan kualitas Jokowi pasca-jabatan presiden.
Bestari justru membalikkan pertanyaan tersebut, dengan mempertanyakan kredibilitas Andreas dalam menilai langkah politik orang lain.
"Dia yang membuat standarisasi. Dia itu siapa kok menentukan arah orang lain?" kata Bestari.
Ketegangan antara kedua pihak ini, seolah mempertegas jurang pemisah yang semakin lebar antara kubu pendukung Jokowi dan PDIP.
Bestari menyarankan agar PDIP lebih fokus membenahi internal partai, ketimbang terus-menerus melontarkan komentar negatif terhadap Jokowi hanya berdasarkan rasa ketidaksukaan atau luka lama politik.
"Kalau tidak suka, ya hindari. Kalau luka, kecewa, terdegradasi karena ditinggal Jokowi, berbenah diri dulu. Ini kadang mengaku oposisi, terkadang tidak oposisi. Tidak jelas jenis kelaminnya," kata dia.
Sebagai penutup kritiknya, Bestari bahkan meminta Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, untuk turun tangan mendisiplinkan para kadernya.
Ia berharap agar pendidikan mengenai penghormatan terhadap budaya daerah dimasukkan ke dalam kurikulum internal partai agar kejadian serupa tidak terulang kembali.
"Semoga Ibu Megawati bisa menasihati anak buahnya. Itu supaya bisa menghormati budaya masyarakat Indonesia. Masukkan kurikulum sekolah kader PDIP," kata Bestari.