Pengamat UMY Soal Safari Politik Jokowi dan PSI: Upaya Amankan Oligarki Lewat Politik 'Bagi Uang'

Suara.com - Pengamat Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Zuly Qodir, menilai safari politik Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi bersama Partai Solidaritas Indonesia (PSI) merupakan bagian dari strategi untuk memperkuat posisi partai tersebut menjelang Pemilu 2029.

Menurutnya, langkah itu tidak hanya bertujuan mendongkrak elektabilitas PSI. Lebih dari itu, Jokowi disebut ingin mempertahankan pengaruh politik dan ekonomi yang telah dibangun selama satu dekade terakhir.

Zuly mengatakan Jokowi masih meyakini dirinya memiliki pengaruh kuat terhadap pemilih.

Oleh sebab itu, ia menilai Jokowi berkepentingan memastikan PSI yang kini dipimpin putranya mampu meraih suara besar pada pemilu mendatang.

"Karena itu anaknya sebagai ketua PSI, maka ya dia tidak mau dong ketinggalan kalau nanti partai anaknya itu tidak mendapatkan suara," kata Zuly kepada Suara.com, Senin (29/6/2026).

Belum lagi, ia yang menyoroti adanya perpindahan sejumlah tokoh politik ke PSI. Hal tersebut dinilainya sebagai bagian dari upaya memperkuat mesin partai sekaligus menjaga dominasi politik dan kepentingan oligarki Jokowi.

"Ini salah satu hal yang menurut hemat saya, bagaimanapun Jokowi dalam rangka mengamankan suara anaknya dan mengamankan oligarki yang saat ini sudah dibangun selama 10 tahun sebelumnya," ujarnya.

Zuly menilai pola safari politik yang dilakukan dengan mendatangi masyarakat berpotensi disertai praktik politik uang.

Menurutnya, cara seperti itu masih dianggap efektif selama masyarakat memilih berdasarkan imbalan materi, bukan pertimbangan rasional terhadap kualitas calon maupun partai.

"Datang ke masyarakat macam-macam itu bukan datang sembarangan loh itu. Itu datang dengan membawa duit atau dengan membawa modal yang nanti akan dibagi-bagikan. Salah satunya adalah membagikan modal, membagikan uang kepada masyarakat, lalu kemudian nanti masyarakat simpati," ungkapnya.

Lebih jauh, kata Zuly, persoalan utama terletak pada rendahnya kesadaran politik masyarakat.

Kondisi tersebut membuat praktik politik transaksional terus bertahan dan membuka ruang bagi elite politik untuk mempertahankan kekuasaannya.

"Kok bisa-bisanya ya dengan secepat kilat masyarakat itu menerima saja orang yang datang ke mana-mana membawa duit lalu memilih partainya atau memilih partai-partai yang memberikan duit. Itu artinya memang kesadaran politik masyarakat kita itu sangat rendah, tidak kritikal. Tidak kritis," tandasnya.

Terkait pola blusukan masih akan efektif apabila budaya politik patron-klien dan paternalistik tetap mengakar.

Namun, ia menilai keuntungan dari pola tersebut hanya akan dinikmati segelintir elite, sementara masyarakat kembali menjadi objek mobilisasi politik.

Pihaknya mengingatkan praktik semacam itu pada akhirnya dapat merusak kualitas demokrasi Indonesia.

Media, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat sipil diajak untuk meningkatkan pendidikan politik agar masyarakat menjadi pemilih yang lebih kritis.

"Ya blusukannya (Jokowi) orang akan melihat, semuanya sudah tahu sih sebetulnya bahwa itu blusukan tipu-tipu. Tapi kan tadi, masyarakat kita tuh gampang amnesia, pelupa, yang penting dibayar, selesai urusan. 'Ah daripada enggak dapat apa-apa, lebih baik milih yang membayar', kan begitu?" tandasnya.