REGIONAL:
- BPK menyerahkan laporan pemeriksaan keuangan pusat tahun 2025 kepada DPR RI dalam rapat paripurna di Jakarta, Selasa (30/6/2026).
- Pemerintah pusat berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian atas laporan keuangan tahun 2025 melalui proses audit menyeluruh BPK.
- Badan Pangan Nasional mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian namun tidak berdampak material terhadap kewajaran laporan keuangan pemerintah pusat tersebut.
Suara.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI resmi menyerahkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2025 kepada DPR RI dalam Rapat Paripurna yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/6/2026).
Ketua BPK RI Isma Yatun menyampaikan, hasil pemeriksaan tersebut sebelumnya telah diserahkan secara administratif kepada DPR pada 26 Mei 2026.
Berdasarkan hasil audit, BPK kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPP Tahun 2025.
"Berdasarkan hasil pemeriksaan atas LKPP Tahun 2025, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP. Opini tersebut didukung oleh opini WTP atas 97 laporan keuangan kementerian/lembaga dan satu laporan keuangan Bendahara Umum Negara," ujar Isma saat menyampaikan laporan di hadapan anggota DPR.
Meski demikian, dari seluruh kementerian dan lembaga yang diperiksa, terdapat satu institusi yang belum memperoleh opini WTP, yakni Badan Pangan Nasional (Bapanas).
BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap laporan keuangan Bapanas.
Kendati demikian, Isma menegaskan bahwa opini WDP yang diterima Bapanas tidak memengaruhi kewajaran LKPP Tahun 2025 secara keseluruhan.
"Di sisi lain, Badan Pangan Nasional memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian. Namun, hal ini tidak berdampak material terhadap kewajaran LKPP Tahun 2025 secara keseluruhan," jelasnya.
Isma menilai capaian opini WTP yang kembali diraih pemerintah pusat mencerminkan komitmen dalam memperbaiki tata kelola dan akuntabilitas keuangan negara.
Menurutnya, hasil tersebut diharapkan menjadi fondasi untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) demi kesejahteraan masyarakat.
"Capaian opini WTP yang kembali diraih tahun ini merupakan hasil kerja keras dan komitmen dalam upaya memperbaiki tata kelola keuangan negara. Hendaknya raihan ini dapat menjadi fondasi yang kokoh untuk terus memperkuat akuntabilitas dan mengoptimalkan APBN bagi kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat," pungkas Isma.
TERPOPULER