Panas Lagi, Iran Ancam Kembali Tutup Selat Hormuz

Suara.com - Iran membatasi izin lintas bebas di Selat Hormuz hanya selama 60 hari demi mendesak kepatuhan Amerika Serikat terhadap memorandum terbaru. Langkah tegas ini diambil setelah rentetan serangan lintas batas mengancam stabilitas geopolitik di Timur Tengah.

Negara pimpinan Masoud Pezeshkian ini menolak tunduk pada tekanan militer maupun ekonomi Barat dalam mempertahankan jalur maritim vital tersebut. Jalur perdagangan energi dunia kini berada di ambang ketidakpastian baru akibat tenggat waktu yang ketat.

Ketua Parlemen sekaligus negosiator utama Iran, Mohammad Bagher Qalibaf, menegaskan posisi geopolitik negaranya yang tidak dapat diganggu gugat. Penguasaan penuh atas jalur navigasi global tersebut menjadi kartu as Teheran dalam bernegosiasi.

"Iran dalam kondisi apa pun tidak akan melepaskan hak-haknya di Selat Hormuz," ujar Qalibaf dalam wawancara televisi di saluran Telegram miliknya, dikutip dari Anadolu, Rabu (1/7/2026).

Teheran menilai bentrokan militer yang melibatkan pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah baru-baru ini sebagai pelanggaran fatal. Pelanggaran tersebut mencederai komitmen awal pemulihan perdamaian yang disepakati kedua belah pihak.

"Dalam pelanggaran gencatan senjata terbaru, pangkalan AS di Bahrain dan Kuwait menjadi sasaran," kata Qalibaf.

Pihak Iran menyatakan kesiapan penuh untuk menghadapi skenario terburuk jika jalur diplomasi tidak membuahkan hasil nyata. Penguatan militer di sepanjang pantai terus dilakukan sebagai antisipasi terhadap provokasi susulan.

"Proses ini menunjukkan bahwa kami serius dalam menerapkan memorandum; kami berdua terlibat dalam dialog, and jika mereka tidak memenuhi komitmen mereka dalam pembicaraan, kami siap untuk perang," tambah Qalibaf.

Di balik ancaman militer tersebut, kesepakatan diplomatik ini membawa dampak positif bagi penurunan intensitas konflik di wilayah sekutu. Agresi militer di Lebanon dilaporkan mereda secara signifikan setelah dokumen elektronik ditandatangani.

"Di bidang diplomasi, kami juga berupaya melanjutkan pembicaraan untuk menerapkan 5 syarat yang seharusnya segera dilaksanakan setelah penandatanganan memorandum, atau yang proses implementasinya seharusnya sudah dimulai," jelas Qalibaf.

Memorandum ini juga membuka sumbatan finansial luar biasa bagi perekonomian Teheran yang lama terisolasi. Akses terhadap dana miliaran dolar kini mulai terbuka secara bertahap untuk kebutuhan domestik.

"Berdasarkan memorandum tersebut, dari total aset kami sebesar 24 miliar dolar AS di berbagai negara, 12 miliar dolar AS akan tersedia bagi bank sentral sehingga dapat membeli barang apa pun yang dibutuhkannya, dengan harga berapa pun dan dalam mata uang apa pun di seluruh dunia," ungkap Qalibaf.

Pemulihan sektor energi langsung terlihat dari lonjakan volume ekspor minyak mentah yang melintasi pasar internasional. Teheran kini menikmati posisi tawar yang jauh lebih kuat dalam menentukan harga komoditas utamanya.

Qalibaf juga menyatakan bahwa sanksi terkait minyak telah dicabut, serta mengklaim Iran sekarang menjual minyaknya 20 persen lebih mahal. Lonjakan pendapatan ini menjadi angin segar bagi stabilitas ekonomi dalam negeri mereka.

"Sejak blokade laut dicabut, kami telah mengekspor lebih dari 40 juta barel minyak," tutur Qalibaf.