Panas Lagi, Iran Ancam Kembali Tutup Selat Hormuz

Suara.com - Iran membatasi izin lintas bebas di Selat Hormuz hanya selama 60 hari demi mendesak kepatuhan Amerika Serikat terhadap memorandum terbaru. Langkah tegas ini diambil setelah rentetan serangan lintas batas mengancam stabilitas geopolitik di Timur Tengah.

Negara pimpinan Masoud Pezeshkian ini menolak tunduk pada tekanan militer maupun ekonomi Barat dalam mempertahankan jalur maritim vital tersebut. Jalur perdagangan energi dunia kini berada di ambang ketidakpastian baru akibat tenggat waktu yang ketat.

Ketua Parlemen sekaligus negosiator utama Iran, Mohammad Bagher Qalibaf, menegaskan posisi geopolitik negaranya yang tidak dapat diganggu gugat. Penguasaan penuh atas jalur navigasi global tersebut menjadi kartu as Teheran dalam bernegosiasi.

"Iran dalam kondisi apa pun tidak akan melepaskan hak-haknya di Selat Hormuz," ujar Qalibaf dalam wawancara televisi di saluran Telegram miliknya, dikutip dari Anadolu, Rabu (1/7/2026).

Teheran menilai bentrokan militer yang melibatkan pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah baru-baru ini sebagai pelanggaran fatal. Pelanggaran tersebut mencederai komitmen awal pemulihan perdamaian yang disepakati kedua belah pihak.

"Dalam pelanggaran gencatan senjata terbaru, pangkalan AS di Bahrain dan Kuwait menjadi sasaran," kata Qalibaf.

Pihak Iran menyatakan kesiapan penuh untuk menghadapi skenario terburuk jika jalur diplomasi tidak membuahkan hasil nyata. Penguatan militer di sepanjang pantai terus dilakukan sebagai antisipasi terhadap provokasi susulan.

"Proses ini menunjukkan bahwa kami serius dalam menerapkan memorandum; kami berdua terlibat dalam dialog, and jika mereka tidak memenuhi komitmen mereka dalam pembicaraan, kami siap untuk perang," tambah Qalibaf.

Di balik ancaman militer tersebut, kesepakatan diplomatik ini membawa dampak positif bagi penurunan intensitas konflik di wilayah sekutu. Agresi militer di Lebanon dilaporkan mereda secara signifikan setelah dokumen elektronik ditandatangani.

"Di bidang diplomasi, kami juga berupaya melanjutkan pembicaraan untuk menerapkan 5 syarat yang seharusnya segera dilaksanakan setelah penandatanganan memorandum, atau yang proses implementasinya seharusnya sudah dimulai," jelas Qalibaf.

Memorandum ini juga membuka sumbatan finansial luar biasa bagi perekonomian Teheran yang lama terisolasi. Akses terhadap dana miliaran dolar kini mulai terbuka secara bertahap untuk kebutuhan domestik.

"Berdasarkan memorandum tersebut, dari total aset kami sebesar 24 miliar dolar AS di berbagai negara, 12 miliar dolar AS akan tersedia bagi bank sentral sehingga dapat membeli barang apa pun yang dibutuhkannya, dengan harga berapa pun dan dalam mata uang apa pun di seluruh dunia," ungkap Qalibaf.

Pemulihan sektor energi langsung terlihat dari lonjakan volume ekspor minyak mentah yang melintasi pasar internasional. Teheran kini menikmati posisi tawar yang jauh lebih kuat dalam menentukan harga komoditas utamanya.

Qalibaf juga menyatakan bahwa sanksi terkait minyak telah dicabut, serta mengklaim Iran sekarang menjual minyaknya 20 persen lebih mahal. Lonjakan pendapatan ini menjadi angin segar bagi stabilitas ekonomi dalam negeri mereka.

"Sejak blokade laut dicabut, kami telah mengekspor lebih dari 40 juta barel minyak," tutur Qalibaf.

Gencatan senjata yang rapuh ini berada di bawah pengawasan ketat korps militer Iran yang siap melakukan pembalasan total. Washington diperingatkan untuk tidak memicu konfrontasi bersenjata yang dapat menghentikan sirkulasi energi global.

"Jika AS menginginkan perang, kami tahu betul bagaimana cara bertarung," tegas Qalibaf memperingatkan Washington.

Skenario pemblokiran total ekspor minyak menjadi ancaman nyata yang siap dieksekusi jika Amerika Serikat kembali menerapkan pembatasan sepihak. Iran memastikan bahwa kehancuran ekonomi akibat konflik akan ditanggung bersama oleh seluruh dunia.

"Jika mereka ingin merampas hak kami untuk menjual minyak, maka tidak ada yang akan mendapat keuntungan dari minyak," ancam Qalibaf.

Serangan strategis terhadap Israel sebelumnya diklaim sebagai bentuk solidaritas pertahanan terhadap kedaulatan Lebanon yang digempur konflik. Di sisi lain, tim gabungan bilateral kini tengah dirancang untuk merumuskan resolusi jangka panjang.

Qalibaf menyatakan bahwa Iran telah menargetkan Israel "karena membela Lebanon," sembari terus menuntut implementasi penuh dari memorandum tersebut. Komite bersama perwakilan Iran dan AS akan segera dibentuk untuk mengakhiri perang di Lebanon.

Ketegangan ini berakar dari memorandum kesepahaman yang dimediasi oleh Pakistan dan mulai berlaku pada 18 Juni lalu. Dokumen penting tersebut ditandatangani secara elektronik oleh Presiden Iran Masoud Pezeshkian dan Presiden AS Donald Trump.

Kesepakatan ini menggarisbawahi kerangka kerja penghentian permusuhan, pemulihan ekonomi, penyelesaian berkas nuklir, hingga pembukaan kembali Selat Hormuz. Jalur diplomasi ini menjadi ujian krusial bagi arsitektur keamanan regional di kawasan Timur Tengah.