REGIONAL:
- Said Didu mendesak Presiden Prabowo agar segera melepaskan pemerintahan dari pengaruh kebijakan serta orang kepercayaan Jokowi.
- Said meragukan integritas pejabat kabinet yang dianggap melayani kepentingan oligarki dan berpotensi menghambat kinerja pemerintahan Prabowo saat ini.
- Prabowo disarankan segera merombak kabinet sebelum Agustus 2026 agar tidak terganggu manuver politik serta strategi penyusupan pihak tertentu.
Suara.com - Analis kebijakan publik, Said Didu, mengingatkan bahwa sudah waktunya Presiden Prabowo Subianto untuk menjalankan pemerintahannya tanpa bayang-bayang keberlanjutan kebijakan Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi.
Said menilai pemerintahan Prabowo saat ini masih dipenuhi oleh orang-orang terdekat Jokowi yang cenderung dipertanyakan integritas dan kompetensinya.
Ia meragukan kinerja sejumlah pejabat yang memiliki kedekatan khusus dengan Jokowi. Semisal, Said mencontohkan, kemampuan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam mengurus perizinan tambang yang ia nilai masih bermasalah.
Selain itu, ia mempertanyakan komitmen Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam menertibkan pelanggaran di kawasan hutan.
“Juga Airlangga Hatarto selaku Menko Perekonomian, padahal dia yang bikin UU Cipta Kerja,” kata Said dikutip dari Youtube Forum Keadilan TV pada Kamis,(2/7/2025)..
Menurut Said, sebaiknya Prabowo mulai membersihkan kabinetnya dari orang-orang kepercayaan Jokowi tersebut jika memang serius memberantas kepentingan oligarki.
Karena menurutnya, tokoh-tokoh tersebut yang jutsru menghalangi atau menghambat kinerja Prabowo dalam memberantas oligarki.
“Orang-orang yang pernah digunakan Jokowi untuk memberikan karpet merah bagi oligarki,” ungkapnya.
Bahkan, Said mecurigai dipilihnya Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana yang kini terjerat kasus korupsi, adalah bagian dari strategi Jokowi untuk menyusupkan orang kepercayaanya. Hal itu bertujuan untuk merusak citra pemerintahan Prabowo.
“Siapa tahu orang-orang di sekitar Prabowo itu disusupkan?” katanya.
Menurutnya, Prabowo hanya punya waktu hingga Agustus 2026 untuk mulai menyingkirkan tokoh-tokoh itu. Sebab, Said khawatir Jokowi akan memulai manuvernya terlebih dahulu.
“Kalau memang (Prabowo) mau berterima kasih kepada Jokowi, sudah cukup rasanya. Sudah 2 tahun.”
Meski begitu, lanjut Said, sampai saat ini Prabowo tidak terlihat goyah menghadapi tekanan oligarki. Justru, menurutnya, oligarki mulai was-was terhadap komitmen Prabowo dalam pemberantasan korupsi.
Reporter: Alif Bintang
TERPOPULER
