PLN Sebut Bukan Karena Batu Bara, DPRD Minta Penyebab Pemadaman Listrik di Kalbar Dibuka ke Publik

Suara.com - Pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Barat dalam beberapa hari terakhir menuai sorotan. Di Kota Singkawang, anggota DPRD meminta PT PLN (Persero) memberikan penjelasan secara terbuka mengenai penyebab gangguan, sementara pelaku usaha di Kabupaten Bengkayang mengaku mengalami kerugian akibat padamnya pasokan listrik.

Anggota DPRD Kota Singkawang, Sumberanto Tjitra, menilai pemadaman yang terjadi hampir di seluruh wilayah kota telah mengganggu berbagai aktivitas masyarakat, mulai dari kebutuhan rumah tangga, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dunia usaha, pelayanan publik, hingga kegiatan pendidikan.

"Dalam beberapa hari terakhir masyarakat Kota Singkawang dihadapkan pada pemadaman listrik yang terjadi hampir di seluruh wilayah kelurahan. Kondisi ini tentu sangat mengganggu aktivitas masyarakat," katanya di Singkawang, Jumat.

Menurut Sumberanto, ketergantungan masyarakat terhadap pasokan listrik PLN membuat gangguan yang terjadi secara luas memberikan dampak besar terhadap roda perekonomian dan pelayanan publik. Karena itu, masyarakat berhak memperoleh informasi yang jelas mengenai penyebab gangguan serta langkah-langkah pemulihan yang sedang dilakukan.

"Pemadaman dengan skala yang cukup luas seperti ini merupakan kondisi yang sangat jarang terjadi, bahkan dapat dikatakan belum pernah dialami dalam kurang lebih 10 tahun terakhir," ujarnya.

Ia meminta manajemen PLN menjelaskan secara terbuka penyebab gangguan, kendala yang dihadapi, upaya penanganan yang telah dilakukan, hingga estimasi waktu normalisasi apabila masih terdapat potensi gangguan.

"Keterbukaan informasi merupakan bagian penting dari pelayanan publik dan menjadi hak masyarakat sebagai pengguna layanan," katanya.

Sumberanto menegaskan, permintaan tersebut bukan ditujukan untuk menyalahkan PLN. Menurut dia, selama ini pelayanan PLN di Kota Singkawang sudah cukup baik, termasuk respons petugas dalam menangani laporan gangguan.

"Namun ketika terjadi gangguan yang berdampak luas seperti saat ini, komunikasi kepada masyarakat harus lebih ditingkatkan. Dengan adanya penjelasan yang terbuka, masyarakat tidak perlu berspekulasi mengenai penyebab gangguan sehingga kepercayaan publik terhadap PLN tetap terjaga," ujarnya.

Ia berharap pasokan listrik segera pulih dan disertai evaluasi menyeluruh agar gangguan serupa tidak kembali terjadi.

Di Kabupaten Bengkayang, dampak pemadaman juga dirasakan pelaku usaha. Owner Rumah Laundry Bengkayang, Yanti, mengaku operasional usahanya terganggu akibat pemadaman bergilir yang berlangsung tanpa pemberitahuan lebih awal.

"Kalau terjadi pemadaman dalam waktu lama dan tidak ada pemberitahuan H-1, tentu sangat merugikan. Kami biasanya menerima cucian ekspres yang diantar pagi dan selesai sore. Karena tidak tahu akan ada pemadaman, kami tetap menerima pesanan, tetapi akhirnya tidak bisa menepati janji kepada pelanggan," katanya.

Yanti memperkirakan usahanya kehilangan pendapatan sekitar Rp300 ribu per hari dari layanan cuci ekspres. Selain itu, keterlambatan penyelesaian cucian reguler membuat pihaknya harus memberlakukan lembur bagi karyawan sehingga biaya operasional ikut meningkat.

"Dalam sehari biasanya ada sekitar lima pelanggan layanan ekspres dengan nilai sekitar Rp60 ribu per orang. Kalau tidak bisa dikerjakan, kami kehilangan sekitar Rp300 ribu. Belum lagi cucian reguler ikut terlambat sehingga kami harus meminta karyawan lembur dan tentu ada tambahan biaya operasional," ujarnya.

Ia berharap PLN memberikan informasi rencana pemadaman setidaknya satu hingga dua hari sebelumnya agar pelaku usaha dapat mengatur jadwal pekerjaan.