Pengusaha Kalbar Rugi Akibat Listrik Padam, DPRD Desak PLN Lebih Terbuka

Suara.com - Pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Barat mulai berdampak pada aktivitas ekonomi. Pelaku usaha mengaku mengalami kerugian karena operasional terganggu, sementara DPRD Kota Singkawang meminta PT PLN (Persero) meningkatkan keterbukaan informasi terkait penyebab dan penanganan gangguan kelistrikan.

Salah satu pelaku usaha yang terdampak adalah Owner Rumah Laundry Bengkayang, Yanti. Ia mengatakan pemadaman listrik yang berlangsung dalam dua hari terakhir membuat usahanya kesulitan memenuhi pesanan pelanggan, terutama layanan cuci ekspres yang bergantung pada mesin.

"Kalau terjadi pemadaman dalam waktu lama dan tidak ada pemberitahuan H-1, tentu sangat merugikan. Kami biasanya menerima cucian ekspres yang diantar pagi dan selesai sore. Karena tidak tahu akan ada pemadaman, kami tetap menerima pesanan, tetapi akhirnya tidak bisa menepati janji kepada pelanggan," katanya di Bengkayang, seperti dkutip dari Antara, Jumat (3/7/2026).

Menurut Yanti, selain menurunkan kepercayaan pelanggan, pemadaman juga menggerus pendapatan usaha. Ia memperkirakan kehilangan sekitar Rp300 ribu setiap hari hanya dari layanan ekspres. Di sisi lain, keterlambatan penyelesaian cucian reguler membuat usaha tersebut harus mengeluarkan biaya tambahan untuk lembur karyawan.

"Dalam sehari biasanya ada sekitar lima pelanggan layanan ekspres dengan nilai sekitar Rp60 ribu per orang. Kalau tidak bisa dikerjakan, kami kehilangan sekitar Rp300 ribu. Belum lagi cucian reguler ikut terlambat sehingga kami harus meminta karyawan lembur dan tentu ada tambahan biaya operasional," ujarnya.

Ia berharap PLN dapat memberikan informasi jadwal pemadaman minimal satu hingga dua hari sebelum pelaksanaan sehingga pelaku usaha memiliki waktu untuk menyesuaikan operasional dan mengatur pesanan pelanggan.

"Kalau memang terpaksa dilakukan pemadaman, paling tidak informasikan H-2 agar kami bisa bersiap dan tidak menerima pesanan yang akhirnya tidak bisa diselesaikan," katanya.

Yanti juga berharap pemadaman tidak dilakukan pada jam-jam produktif karena berdampak langsung terhadap kegiatan ekonomi masyarakat.

"Kalau kami terlambat membayar listrik ada sanksi, bahkan bisa diputus. Sementara ketika listrik padam dan membuat kami mengalami kerugian, tidak ada kompensasi. Harapan kami, kalau memang harus dilakukan pemadaman, sebisa mungkin jangan pada jam produktif masyarakat karena dampaknya sangat besar bagi pelaku usaha," ujarnya.

Keluhan serupa mendapat perhatian dari Anggota DPRD Kota Singkawang, Sumberanto Tjitra. Ia meminta PLN menyampaikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat mengenai penyebab pemadaman yang terjadi hampir di seluruh wilayah Kota Singkawang dalam beberapa hari terakhir.

"Dalam beberapa hari terakhir masyarakat Kota Singkawang dihadapkan pada pemadaman listrik yang terjadi hampir di seluruh wilayah kelurahan. Kondisi ini tentu sangat mengganggu aktivitas masyarakat," katanya.

Menurut Sumberanto, masyarakat berhak mengetahui penyebab gangguan, langkah penanganan yang dilakukan, hingga estimasi pemulihan pasokan listrik. Ia menilai komunikasi yang baik diperlukan agar masyarakat tidak berspekulasi mengenai penyebab gangguan.

"Namun ketika terjadi gangguan yang berdampak luas seperti saat ini, komunikasi kepada masyarakat harus lebih ditingkatkan. Dengan adanya penjelasan yang terbuka, masyarakat tidak perlu berspekulasi mengenai penyebab gangguan sehingga kepercayaan publik terhadap PLN tetap terjaga," ujarnya.

Menanggapi kondisi tersebut, Manager PT PLN (Persero) UP3 Singkawang, Made Hary Palguna, menjelaskan pemadaman terjadi akibat gangguan teknis pada sistem suplai pembangkit yang memasok kebutuhan listrik di Kota Singkawang dan sejumlah wilayah Kabupaten Bengkayang.

"Proses perbaikan telah dilakukan sejak sehari sebelumnya, namun pasokan listrik belum dapat kembali normal sehingga masih diperlukan pemadaman bergilir dengan durasi maksimal sekitar lima jam di beberapa lokasi," katanya.

Sementara itu, Manajer Komunikasi dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PLN UID Kalimantan Barat, Mukhlis Zarkasih, menegaskan pemadaman bergilir bukan disebabkan krisis batu bara ataupun kekurangan pasokan energi primer.

"Adanya padam di beberapa lokasi merupakan langkah manajemen beban secara terbatas dan terukur untuk menjaga keandalan sistem kelistrikan Kalimantan Barat," kata Mukhlis.

Ia menjelaskan pemadaman dilakukan setelah terjadi gangguan operasional pembangkit sehingga suplai listrik ke sistem kelistrikan Kalbar belum optimal.

"Langkah tersebut harus dilakukan menyusul adanya gangguan operasional pembangkit yang menyebabkan suplai listrik belum optimal," ujarnya.

Mukhlis juga memastikan kondisi tersebut tidak berkaitan dengan ketersediaan batu bara.

"Kondisi ini tidak terkait dengan ketersediaan energi primer maupun batu bara, yang saat ini dalam kondisi aman," tegasnya.