Soroti Fenomena 'Rule by Law', Eks Ketua KY Sebut Hukum Dibajak Oligarki Demi Proyek Elite

Bangun Santoso, Hiskia Andika Weadcaksana

Senin, 06 Juli 2026 | 20:48 WIB
Soroti Fenomena 'Rule by Law', Eks Ketua KY Sebut Hukum Dibajak Oligarki Demi Proyek Elite
Mantan Ketua Komisi Yudisial RI periode 2013-2015, Suparman Marzuki. (Suara.com/Hiskia)
baca 10 detik
  • Mantan Ketua Komisi Yudisial Suparman Marzuki mengkritik praktik rule by law yang melegitimasi kepentingan penguasa dan oligarki di Indonesia.
  • Biaya politik mahal pascareformasi mengakibatkan produk hukum kehilangan orientasi publik dan hanya melayani kepentingan elit serta pemilik modal.
  • Kerusakan sistemik ini menyebabkan masyarakat rentan menjadi korban ketidakadilan karena hukum tumpul terhadap kekuasaan dan sulit diperbaiki figur bersih.

Suara.com - Mantan Ketua Komisi Yudisial RI periode 2013-2015, Suparman Marzuki, melayangkan kritik tajam terhadap realitas hukum dan politik di Indonesia pascareformasi.

Ia menilai tatanan hukum nasional saat ini telah bergeser menjadi sekadar instrumen untuk membenarkan tindakan penguasa dan pemilik modal.

"Sekarang kita sedang menghadapi situasi ini, di mana hukum dalam istilah banyak orang, termasuk Pak Mahfud sendiri, bukan rule of law, tetapi rule by law," kata Suparman dalam acara Srawung Demokrasi 12 - Bedah Buku: Pemikiran Hukum dan Politik Mahfud MD di Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Senin (6/7/2026).

Suparman memaparkan, bahwa dalam kondisi rule by law, segala bentuk tindakan elit politik maupun ekonomi dapat dengan mudah dicarikan pembenaran formalnya.

Hukum tidak lagi bekerja untuk menegakkan keadilan substantif bagi masyarakat, melainkan tunduk pada syahwat kekuasaan.

"Apa saja bisa dikerangkakan, bisa dilegitimasi, bisa dicarikan doktrinnya, bisa dicarikan asasnya, normanya untuk membenarkan tindakan-tindakan yang sesungguhnya adalah orientasi pada kepentingan kekuasaan, kepentingan kapital, dan lain-lain," ujarnya.

Menurut Suparman, akar dari rusaknya tatanan ini bermula dari konfigurasi politik pascareformasi yang sangat oligarkis.

Biaya politik yang terlampau mahal dalam pemilu membuat partai politik kehilangan fungsi etisnya dan berubah menjadi sekadar kerumunan pemburu kekuasaan.

"Kalau partai kehilangan fungsi etisnya, maka produk hukum juga kehilangan orientasi publiknya. Undang-undang bisa lahir bukan karena kebutuhan rakyat, tapi karena kompromi elit," tuturnya.

baca juga

Lebih lanjut, ia memaparkan dampak paling nyata dari pembajakan hukum oleh oligarki ini adalah maraknya ketidakadilan di level akar rumput.

Ketika orientasi pembuatan dan penegakan hukum hanya berpusat pada pengamanan proyek ekonomi elite, kelompok masyarakat rentan menjadi pihak yang paling dikorbankan.

"Sebab, ketika hukum dibajak oligarki, yang paling dirugikan adalah rakyat kecil yang menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia. Masyarakat adat, buruh, tani, kaum miskin, dan kelompok rentan," ujarnya.

Suparman mengingatkan bahwa untuk membenahi sengkarut ini, Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan kemunculan figur pemimpin yang bersih dan berani.

Sistem yang korup di Indonesia dinilai memiliki kemampuan aktif untuk menyingkirkan orang-orang baik yang mencoba melakukan reformasi.

Suparman bilang bahwa Indonesia saat ini sedang mengalami kelimpahan dalam hal kerusakan sistemik di berbagai lini kehidupan.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Kasus Chromebook Berlanjut, Empat Hakim Pengadil Nadiem Diadukan ke KY

Kasus Chromebook Berlanjut, Empat Hakim Pengadil Nadiem Diadukan ke KY

Foto | Senin, 06 Juli 2026 | 18:03 WIB

Ekonom: Investor Butuh Kepastian Hukum di Indonesia, Bukan Sekedar Insentif!

Ekonom: Investor Butuh Kepastian Hukum di Indonesia, Bukan Sekedar Insentif!

Bisnis | Minggu, 05 Juli 2026 | 21:13 WIB

Ketika Kebiasaan Buruk Menjadi Budaya, Korupsi Pun Sulit Diberantas

Ketika Kebiasaan Buruk Menjadi Budaya, Korupsi Pun Sulit Diberantas

Your Say | Sabtu, 04 Juli 2026 | 15:45 WIB

Prabowo Serukan Penegakan Hukum yang Adil, Tolak Balas Dendam Politik

Prabowo Serukan Penegakan Hukum yang Adil, Tolak Balas Dendam Politik

Video | Jum'at, 03 Juli 2026 | 18:05 WIB

Said Didu Blak-blakan: Sebut Safari Politik Jokowi Disokong Oligarki hingga Para Koruptor

Said Didu Blak-blakan: Sebut Safari Politik Jokowi Disokong Oligarki hingga Para Koruptor

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 16:19 WIB

PDIP: Prabowo Tahu Hukum Masih Dipakai untuk Kepentingan Politik, Rakyat Tunggu Perubahan

PDIP: Prabowo Tahu Hukum Masih Dipakai untuk Kepentingan Politik, Rakyat Tunggu Perubahan

News | Kamis, 02 Juli 2026 | 19:40 WIB

Polri Diminta Kuasai KUHP-KUHAP Baru, Kepastian Hukum Jadi Taruhan

Polri Diminta Kuasai KUHP-KUHAP Baru, Kepastian Hukum Jadi Taruhan

News | Rabu, 01 Juli 2026 | 21:13 WIB

Terkini

Ekspor Sawit dan Karet ke Eropa Kini Lebih Leluasa Berkat IEU CEPA

Ekspor Sawit dan Karet ke Eropa Kini Lebih Leluasa Berkat IEU CEPA

Bisnis | Minggu, 22 November 2026 | 00:12 WIB

UMP Jakarta Lebih Rendah dari Bekasi, Gubernur Pramono:  Bandingkan dengan Provinsi Lain

UMP Jakarta Lebih Rendah dari Bekasi, Gubernur Pramono: Bandingkan dengan Provinsi Lain

News | Sabtu, 21 November 2026 | 23:37 WIB

VinFast Kumpulkan 500 Tokoh Global Bahas Masa Depan AI dan Mobil Listrik

VinFast Kumpulkan 500 Tokoh Global Bahas Masa Depan AI dan Mobil Listrik

Otomotif | Sabtu, 21 November 2026 | 23:22 WIB

IEU-CEPA Sudah Diteken, Ekspor ke Eropa Tanpa Tarif Sama Sekali

IEU-CEPA Sudah Diteken, Ekspor ke Eropa Tanpa Tarif Sama Sekali

Bisnis | Sabtu, 21 November 2026 | 22:42 WIB

Erick Thohir Dorong Sanksi Berat! PSSI Kecam Keras Kericuhan Brutal Suporter PSS Sleman

Erick Thohir Dorong Sanksi Berat! PSSI Kecam Keras Kericuhan Brutal Suporter PSS Sleman

Bola | Sabtu, 21 November 2026 | 22:10 WIB

Sabun Cuci Muka Apa yang Cocok untuk Anak 12 Tahun? Cek 3 Pilihan Terbaik Ini

Sabun Cuci Muka Apa yang Cocok untuk Anak 12 Tahun? Cek 3 Pilihan Terbaik Ini

Lifestyle | Sabtu, 21 November 2026 | 21:30 WIB

IEU-CEPA Resmi Diteken, 90% produk Indonesia Bebas Masuk Eropa Tanpa Bea Masuk

IEU-CEPA Resmi Diteken, 90% produk Indonesia Bebas Masuk Eropa Tanpa Bea Masuk

Bisnis | Sabtu, 21 November 2026 | 21:23 WIB

Menko Airlangga & Komisioner Maros Sefovi Bahas Pengawalan Implementasi IEU-CEPA

Menko Airlangga & Komisioner Maros Sefovi Bahas Pengawalan Implementasi IEU-CEPA

Bisnis | Sabtu, 21 November 2026 | 21:18 WIB

Indonesia dan Uni Eropa Resmi Tandatangani IEU-CEPA serta IPA

Indonesia dan Uni Eropa Resmi Tandatangani IEU-CEPA serta IPA

Bisnis | Sabtu, 21 November 2026 | 21:14 WIB

Pelindo Mengajar, Direktur Utama Pelindo Berbagi Inspirasi dengan Siswa SMA Negeri 1 Sekayu

Pelindo Mengajar, Direktur Utama Pelindo Berbagi Inspirasi dengan Siswa SMA Negeri 1 Sekayu

Bisnis | Sabtu, 21 November 2026 | 21:05 WIB

×