BGN Janji Benahi Program MBG agar Lebih Tepat Sasaran

Suara.com - Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Agustina Arumsari mengungkapkan bahwa Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan pesan agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus tetap sasaran.

Hal itu terjadi usai Agustina beraudiensi dengan KPK untuk membahas pencegahan korupsi hingga hasil kajian yang dilakukan KPK terhadap program MBG.

“Kami tentunya sebagai pimpinan BGN sekarang yang ingin agar BGN lebih baik ke depan, program MBG lebih baik. Tadi juga sesuai dengan pesan-pesan dari pimpinan KPK supaya lebih tepat sasaran,” kata Agustina di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (7/7/2026).

“Ada beberapa catatan tadi pesan-pesan dari pimpinan supaya penerima manfaat juga lebih fokus dan sebagainya. Saya catat tadi, kami akan tindak lanjutnya lebih lanjut,” sambung dia.

Lebih lanjut, Agustina juga memastikan segala perbaikan yang jadi pekerjaan rumah BGN akan dipantau Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK.

Selain itu, lanjut Agustina, BGN juga sudah membentuk tim untuk menindaklanjuti rekomendasi perbaikan untuk mencegah terjadinya korupsi yang disampaikan KPK.

“Tentu saja kami percaya bahwa KPK tidak akan apa, ya, selesai begitu saja pada dokumen yang kami serahkan. Tetapi mereka ingin melihat lebih konkret pada apa yang dilakukan oleh kami nantinya. Tidak semata-mata pada apa yang tertulis, tetapi pada apa yang nanti akan kami lakukan,” tutur Agustina.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Aminuddin mengatakan diskusi antara lembaganya dan BGN berjalan produktif.  BGN dan KPK mendiskusikan soal rencana aksi perbaikan program MBG berdasarkan kajian yang sudah disampaikan KPK.

“Dan nanti tentunya kami dari Kedeputian Pencegahan Monitoring akan melakukan pengawasan, pendampingan, dan monitoring atas pelaksanaan rencana aksi tersebut,” tandas Aminuddin.

Sebelumnya, Aminuddin mengungkapkan potensi tindak pidana korupsi, inefisiensi, hingga maladministrasi dalam pelaksanaan program MBG berdasarkan kajian yang dilakukan pihaknya.

Salah satunya, anggaran program strategis nasional tersebut dinilai belum diimbangi tata kelola dan sistem pengawasan yang memadai sehingga efek pengganda ekonomi belum terasa.

“Berikutnya adalah potensi korupsi dalam operasional MBG ya. Hasil kajian kami menunjukkan bahwa uang yang kembali ke daerah itu jumlahnya sangat minim di bawah lima persen. Mayoritas perputaran uangnya itu kembali ke kota-kota besar,” ungkap Aminudin.

Dari puluhan ribu pemasok Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), hanya sebagian kecil yang berasal dari koperasi desa maupun Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dengan begitu, Aminudin menilai ekosistem pendukung MBG belum terbangun secara sistematis di daerah.

“Jadi dampaknya ke masyarakat sekitar, ya, mereka hanya bagian makan saja satu ompreng per orang per hari tapi dampak ekonomi yang lainnya enggak ada, pun kalau ada sangat kecil sekali,” ujar Aminudin.

Lebih lanjut, dia juga menyinggung soal kesiapan BGN yang baru dibentuk tetapi langsung mengelola anggaran besar untuk program MBG.

Aminudin menilai kondisi internal BGN saat ini masih belum matang dari sisi infrastruktur, organisasi, hingga regulasi sehingga, kerawanan masalah tata kelola akhirnya bermunculan.

“Kondisi ini sangat rentan terjadi minimal kalau kita lihat dari sisi tata kelola akan berantakan,” ucap Aminudin.

Dia menjelaskan BGN menerima anggaran sekitar Rp 85 triliun pada 2025 meski serapannya disebut hanya sekitar 60 persen atau Rp 61 triliun. Kemudian pada 2026, anggaran MBG melonjak menjadi Rp 268 triliun.

“Lembaga baru berdiri, infrastrukturnya berantakan, organisasinya, regulasinya juga belum siap sudah mendapat anggaran cukup besar dengan anggaran jumbo,” tandas Aminudin.