Raja Juli Antoni Disebut Keliru, Amplop dari Bupati Kuansing Seharusnya Dilaporkan ke KPK

Vania Rossa, Hiskia Andika Weadcaksana

Selasa, 07 Juli 2026 | 11:46 WIB
Raja Juli Antoni Disebut Keliru, Amplop dari Bupati Kuansing Seharusnya Dilaporkan ke KPK
Peneliti Pukat UGM, Zaenur Rohman - (SuaraJogja.id/HO-dok pribadi)
baca 10 detik
  • Peneliti Pukat UGM menyatakan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni keliru karena tidak melaporkan penerimaan amplop ke KPK.
  • KPK perlu memeriksa Raja Juli untuk memastikan apakah pemberian tersebut termasuk suap, gratifikasi, atau bukan tindak pidana.
  • Pengembalian uang oleh pejabat tidak secara otomatis menghapus unsur pidana jika terbukti adanya kesepakatan dalam pemberian tersebut.

Suara.com - Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM Zaenur Rohman menilai Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni telah keliru secara prosedural dalam menyikapi pemberian amplop dari Bupati Kuantan Singingi (Kuansing). 

Menurutnya, seorang pejabat negara tidak cukup hanya mengembalikan pemberian tersebut. Melainkan wajib menolak serta melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Pertama seorang pejabat kalau menerima suap atau gratifikasi wajib menolak. Yang kedua, kalau menerima gratifikasi, dia wajib melapor kepada KPK. Nah, Raja Juli itu tidak melakukan itu. Jadi dia itu secara prosedur salah. Dia mengembalikan amplop itu," kata Zaenur kepada Suara.com, Selasa (7/7/2026).

Zaenur bilang KPK perlu memanggil Raja Juli untuk mengklarifikasi peristiwa tersebut. Pemeriksaan diperlukan mengingat hingga kini belum dapat dipastikan apakah pemberian amplop itu merupakan suap, gratifikasi, atau justru tidak memiliki unsur tindak pidana korupsi sama sekali.

"Apa risiko hukum bagi Raja Juli? Saya melihat gini, Raja Juli ini perlu dipanggil oleh KPK untuk dilakukan pemeriksaan, untuk memperjelas," ujarnya.

Dipaparkan Zaenur, terdapat tiga kemungkinan yang harus dibuktikan penyidik. Pertama, terjadi suap apabila ada kesepakatan atau meeting of mind antara pemberi dan penerima. 

Kedua, pemberian amplop tersebut merupakan gratifikasi. Ketiga, amplop itu hanya diletakkan sepihak oleh pemberi tanpa sepengetahuan atau persetujuan Raja Juli sehingga tidak memenuhi unsur korupsi.

"Ini ada tiga kemungkinan: Raja Juli menerima suap, Raja Juli menerima gratifikasi, atau Raja Juli tidak tahu-menahu, tidak terlibat apa pun soal itu," tuturnya.

Apabila penyidik menemukan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, pengembalian uang tidak otomatis menghapus unsur pidananya. Bahkan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kata Zaenur, janji yang disepakati saja sudah dapat dikategorikan sebagai suap.

baca juga

"Meskipun itu dikembalikan, itu tidak menghilangkan pidananya," ujarnya.

Ia menuturkan bahwa pemeriksaan terhadap Raja Juli penting dalam perkara ini. Pasalnya Kementerian Kehutanan (Kemenhut) merupakan pihak yang memiliki kewenangan menetapkan pelepasan kawasan hutan. 

Berbeda dengan pemerintah daerah yang hanya memberikan rekomendasi teknis. Keputusan akhir berada di tingkat kementerian sehingga seluruh rangkaian peristiwa perlu diuji oleh penyidik.

"Nah, untuk menentukan ini yang mana, perlu pemeriksaan oleh KPK untuk mengetahui sebenarnya ini peristiwanya itu bagaimanam Sehingga perlu sekali nih KPK untuk pendalam, cross check," tandasnya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Mendadak Datangi Gedung Merah Putih KPK, Kepala BGN Nanik Sudaryati Beri Penjelasan Singkat

Mendadak Datangi Gedung Merah Putih KPK, Kepala BGN Nanik Sudaryati Beri Penjelasan Singkat

News | Selasa, 07 Juli 2026 | 11:19 WIB

Rumor 'Orang Dalam' Bocorkan OTT Kuansing Mencuat, KPK: Itu Cuma Spekulasi!

Rumor 'Orang Dalam' Bocorkan OTT Kuansing Mencuat, KPK: Itu Cuma Spekulasi!

News | Senin, 06 Juli 2026 | 20:55 WIB

Terkini

Perempuan Diminta Melek Keuangan agar Bisa Tembus Kredit Bank

Perempuan Diminta Melek Keuangan agar Bisa Tembus Kredit Bank

Bisnis | Jum'at, 20 November 2026 | 08:44 WIB

Bocoran UMP Jabar 2027 Masuk Angka Rp3 Jutaan, Buruh Minta Lebih Tinggi!

Bocoran UMP Jabar 2027 Masuk Angka Rp3 Jutaan, Buruh Minta Lebih Tinggi!

News | Jum'at, 20 November 2026 | 08:40 WIB

Jalan Riau Ujung dan HR Soebrantas Banjir, PUPR Pekanbaru Kebut Perbaiki Drainase

Jalan Riau Ujung dan HR Soebrantas Banjir, PUPR Pekanbaru Kebut Perbaiki Drainase

Riau | Jum'at, 20 November 2026 | 08:38 WIB

OJK Siapkan Aplikasi Anti-Scam, Gimana Dampaknya bagi Industri Kripto?

OJK Siapkan Aplikasi Anti-Scam, Gimana Dampaknya bagi Industri Kripto?

Bisnis | Jum'at, 20 November 2026 | 08:35 WIB

Berani Tidak Disukai: Refleksi Diri untuk Lepas dari Ekspektasi Sosial

Berani Tidak Disukai: Refleksi Diri untuk Lepas dari Ekspektasi Sosial

Your Say | Jum'at, 20 November 2026 | 08:30 WIB

Penerima Bisyaroh Naik Jadi 13.500 Guru, Mas Dhito: Tak Boleh Ada Potongan!

Penerima Bisyaroh Naik Jadi 13.500 Guru, Mas Dhito: Tak Boleh Ada Potongan!

Jakarta | Jum'at, 20 November 2026 | 08:29 WIB

Mendagri Raih Penghargaan Tokoh Peningkatan Layanan Publik dan Pengendalian Inflasi Daerah

Mendagri Raih Penghargaan Tokoh Peningkatan Layanan Publik dan Pengendalian Inflasi Daerah

News | Jum'at, 20 November 2026 | 08:27 WIB

Cara Transfer Chat WhatsApp ke HP Android Baru Tanpa Google Drive

Cara Transfer Chat WhatsApp ke HP Android Baru Tanpa Google Drive

Tekno | Jum'at, 20 November 2026 | 08:24 WIB

Gubernur Kaltim Puji Dasco, Sebut Dukung 1.000 Persen Jadi Wakil Presiden

Gubernur Kaltim Puji Dasco, Sebut Dukung 1.000 Persen Jadi Wakil Presiden

Kaltim | Jum'at, 20 November 2026 | 08:23 WIB

Usut Kasus Suap! KPK Cecar Kepala Bea Cukai Tanjung Mas Soal Alur Impor dan Penyitaan Kontainer

Usut Kasus Suap! KPK Cecar Kepala Bea Cukai Tanjung Mas Soal Alur Impor dan Penyitaan Kontainer

News | Jum'at, 20 November 2026 | 08:20 WIB

×