REGIONAL:
- Anggota Komisi III DPR RI Benny K Harman mengusulkan penggunaan hak angket untuk menyelesaikan konflik Polri dan Kejaksaan Agung.
- Ketegangan antarlembaga tersebut dipicu berbagai kasus korupsi besar serta insiden penguntitan yang mengancam stabilitas hukum nasional pada Senin (13/7/2026).
- Hak angket diusulkan sebagai instrumen konstitusional untuk menyelidiki tata kelola penegakan hukum agar tidak menghambat agenda pemberantasan korupsi pemerintah.
Menurutnya, hak angket justru akan memperkuat posisi Presiden dalam memimpin kabinet.
“Hak angket adalah instrumen korektif untuk mendukung Presiden Prabowo. Penggunaan hak angket justru merupakan langkah politik strategis DPR untuk mendukung efektivitas pemerintahan Presiden Prabowo,” terangnya.
Melalui investigasi legislatif ini, DPR diharapkan dapat menyelidiki apakah terdapat penyalahgunaan wewenang (abuse of power) atau ego sektoral akibat regulasi yang tumpang tindih. Benny menilai RDP atau Panja memiliki keterbatasan dalam hal daya tekan politik.
"RDP maupun Panja kurang memiliki daya paksa politik untuk membongkar akar masalah dari konflik sistemik ini,” tegas Legislator dari Dapil NTT I itu.
“Masalah bangsa sebesar ini harus diangkat ke level konstitusional tertinggi di parlemen," sambungnya.
Benny memperingatkan bahaya jika kedua lembaga ini terus berseteru. Ia khawatir rivalitas ini justru memberikan ruang bagi para koruptor untuk melakukan serangan balik.
“Jangan sampai ego sektoral dan disharmoni kedua lembaga menjadi celah taktis yang dimanfaatkan oleh para koruptor (corruptors fight back) untuk melemahkan penyidikan kasus-kasus megakorupsi yang sedang berjalan,” sebutnya.
“Hak angket hadir justru untuk memagari proses hukum dari intervensi kekuasaan dan intrik politik sektoral,” lanjut Benny.
TERPOPULER
