- Isu perombakan kabinet oleh Presiden Prabowo Subianto pada Agustus 2026 dibantah langsung oleh Menteri Sekretaris Negara.
- Kabar tersebut mencuat karena adanya dugaan kegaduhan internal dan kontroversi perjalanan dinas Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo.
- Pihak Istana menyatakan hingga Senin (20/7/2026) belum ada rencana resmi terkait perombakan posisi menteri di kabinet.
Sementara satu Sumber lainnya juga mengakui terdapat wacana perombakan kabinet pada Agustus. Dody dikatakan menjadi salah satu menteri yang berpotensi diganti.
"Penggantinya belum pasti. Biasanya berasal dari partai yang sama," kata dia.
Tapi, kata dia, bisa juga Kementerian PU tidak lagi dipimpin sosok dari Partai Demokrat sebagaimana Dody.
"Bisa juga partai yang sama tetap mendapat jatah menteri, tapi di pos lain. Itu bila presiden menilai Menteri PU lebih baik dari kalangan profesional atau dari ASN internal kementerian tersebut."
Selain Dody, dia mengatakan ada satu menteri lainnya yang juga sedang terbelit skandal, berpotensi terkena reshuffle.
"Ada menteri dari kelompok lama. Pak Prabowo memang memberi waktu 2 tahun sejak dilantik untuk melihat apakah pekerjaannya baik atau tidak. Bila tidak baik, maka diganti," kata dia.
Kegaduhan Menteri Dody
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memang tengah menjadi sorotan tajam publik dalam beberapa pekan terakhir.
Bermula dari bocornya dokumen rencana perjalanan dinas sang Menteri, Dody Hanggodo, ke Amerika Serikat, bola panas kini bergulir pada isu mutasi massal aparatur sipil nNegara (ASN) yang diduga berkaitan dengan insiden tersebut.
Gejolak di media sosial pecah saat dokumen bertanggal 29 Juni 2026 tersebar luas. Dalam surat tersebut, Dody dijadwalkan menghadiri High Level Meeting of the United Nations General Assembly on the Midterm Review of the New Urban Agenda di New York pada 13-19 Juli.
Namun, yang menjadi pemantik amarah warganet bukanlah agendanya, melainkan dicantumkannya nama istri dan anak menteri dalam rombongan tersebut.
Sejumlah akun di platform X dan Instagram menuding perjalanan ini sebagai aksi "aji mumpung", bahkan mengaitkannya dengan perhelatan ajang olahraga internasional yang berlangsung di periode yang sama.
Pertanyaan besar mengenai sumber pendanaan, apakah menggunakan kantong pribadi atau APBN pun mencuat deras.