- Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memprediksi kendaraan hidrogen akan menyaingi kendaraan listrik baterai dalam lima hingga sepuluh tahun mendatang.
- Pemerintah akan memanfaatkan PLTS berkapasitas 100 gigawatt guna memproduksi hidrogen hijau yang ramah lingkungan sebagai sumber energi domestik.
- Forum GHES 2026 di Jakarta bertujuan mempercepat ekosistem hidrogen untuk mencapai kedaulatan energi serta mengurangi ketergantungan impor bahan bakar.
Suara.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia optimistis kendaraan berbasis hidrogen akan menjadi pesaing kuat kendaraan listrik berbasis baterai dalam beberapa tahun ke depan.
Menurut Bahlil, perkembangan teknologi hidrogen akan semakin pesat seiring pengembangan energi baru terbarukan di Indonesia.
"Keyakinan saya, paling lambat 5–10 tahun ke depan, hidrogen ini menyaingi kendaraan listrik yang berbasis baterai," kata Bahlil saat membuka Global Hydrogen Ecosystem Summit & Exhibition (GHES) 2026 di Jakarta, dikutip dari Antara, Selasa (21/7/2026).
Bahlil menjelaskan, pemerintah tengah mendorong pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt (GW). Menurutnya, proyek tersebut dapat menjadi sumber produksi hidrogen hijau yang berasal dari energi terbarukan.

Dengan demikian, hidrogen yang dihasilkan tidak hanya menjadi sumber energi alternatif, tetapi juga ramah lingkungan.
"Jadi, bersih plus bersih, hasilnya bersih kuadrat," ujarnya.
Ia mengungkapkan, perdebatan mengenai masa depan kendaraan hidrogen dan kendaraan listrik berbasis baterai sudah berlangsung sejak dirinya menjabat sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Menurut Bahlil, saat ini terdapat dua negara Asia yang menjadi pionir dalam pengembangan teknologi tersebut. Jepang memimpin pengembangan kendaraan hidrogen, sedangkan China menjadi pemimpin dalam pengembangan kendaraan listrik berbasis baterai.
Meski demikian, ia menegaskan Indonesia tidak perlu terjebak dalam memilih salah satu teknologi. Yang terpenting, kata dia, kebijakan energi nasional harus berpihak pada sumber energi yang bersih, efisien, dan dapat diproduksi di dalam negeri.
"Keberpihakan negara akan ditentukan dari pertama, kita pakai energi bersih; kedua, energi yang efisien; dan yang ketiga adalah energi itu bisa dihasilkan dari Indonesia," tutur Bahlil.
Ia menambahkan, pengembangan hidrogen menjadi salah satu instrumen penting untuk memperkuat ketahanan dan kedaulatan energi nasional. Langkah tersebut juga dinilai dapat mendukung target swasembada energi sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor energi.
GHES 2026 merupakan forum yang mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, industri, akademisi, mitra internasional, dan berbagai pemangku kepentingan guna mempercepat pembangunan ekosistem hidrogen di Indonesia.
Melalui forum tersebut, pemerintah menegaskan komitmennya untuk memperluas pemanfaatan hidrogen di berbagai sektor, mulai dari transportasi, industri, logistik hingga pelabuhan. Sektor transportasi menjadi salah satu fokus utama karena dinilai memiliki potensi besar dalam mengurangi konsumsi bahan bakar fosil sekaligus menekan emisi kendaraan.