URI Tak Bawahi Seluruh Kampus maupun Utak-atik Anggaran Kemendikti Saintek

Suara.com - Keberadaan Universitas Republik Indonesia (URI) dipastikan tidak akan mengganggu anggaran Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek).

Anggaran Kemendikti Saintek tidak akan diutak-atik dengan keberadaan URI, sebagaimana ditegaskan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto.

"Tidak," kata Brian di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (23/7/2026).

Brian menegaskan keberadaan URI juga tidak otomatis mengubah fungsi Kemendikti Saintek. Terkait persoalan perguruan tinggi, ia menegaskan bukan berarti URI akan membawahi seluruh kampus.

"Tapi bukan berarti URI itu membawahi seluruh kampus-kampus ya, tidak begitu," kata Brian.

Mengenai rencana pembangunan 10 universitas baru, Brian mengatakan hal itu masih dalam tahap kajian. Ia menekankan bahwa keberadaan URI bertujuan menyiapkan sumber daya manusia (SDM).

"Tapi intinya kan URI itu program-program afirmasi menyiapkan SDM-SDM untuk lebih siap bekerja di lokasi-lokasi atau posisi-posisi yang strategis ya. Posisi strategis ini kan bisa di 3T, bisa di program prioritas nasional dan sebagainya," kata Brian.

Sebelumnya diberitakan bahwa Gubernur Universitas Republik Indonesia (URI) Donny Ermawan mengatakan pembentukan URI merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) demi mencetak pemimpin Indonesia di masa depan.

Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian besar terhadap pembangunan SDM melalui penguatan pendidikan di berbagai jenjang, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi dan pemerintahan.

Donny menjelaskan peningkatan kapasitas SDM dilakukan melalui integrasi sejumlah program dan lembaga pendidikan yang telah ada.

Langkah tersebut mencakup pengembangan Sekolah Unggul Garuda, pendirian 10 Universitas Republik Indonesia, serta integrasi Lembaga Administrasi Negara (LAN).

Menurut Donny, seluruh program tersebut dirancang sebagai satu ekosistem pendidikan dan pembinaan untuk menyiapkan SDM unggul, baik yang akan berkarier di pemerintahan maupun di badan usaha milik negara (BUMN). Ia menyebut seluruh inisiatif itu saling terhubung dalam membangun kepemimpinan nasional.

Pemerintah juga akan membentuk Badan Pengelola Pendidikan Kebangsaan yang berada di bawah kewenangan Gubernur URI.

Badan tersebut akan membawahi tiga institusi, yakni Badan Pengelola Sekolah Unggulan, Badan Pengelola Perguruan Tinggi, dan Lembaga Administrasi Negara.

Terkait LAN, Donny mengatakan fungsi lembaga itu akan diperluas. Jika selama ini LAN berfokus pada pembinaan aparatur sipil negara (ASN), ke depan lembaga tersebut juga akan menyelenggarakan pendidikan dan pembinaan bagi pegawai BUMN sebagai bagian dari penyiapan SDM nasional.

Selain itu, Donny mengungkapkan pembinaan SDM telah mulai dijalankan melalui Program Presiden untuk Pemimpin Masa Depan (P3MD).

Saat ini, program tersebut membina 399 pegawai baru BUMN dan dirancang terintegrasi dengan jalur pendidikan, mulai dari lulusan SMA unggulan, perguruan tinggi, hingga penempatan di pemerintahan atau BUMN.