REGIONAL:
- Kepala Badan Riset PDIP Andi Widjajanto meresmikan Monumen Kudatuli di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, pada Senin, 27 Juli 2026.
- Andi menyatakan peristiwa Kudatuli terjadi karena kepanikan rezim masa lalu terhadap kebangkitan suara rakyat yang dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri.
- Ia mengingatkan agar institusi militer tetap menjaga profesionalisme pertahanan negara dan tidak keluar ke dalam koridor politik sipil.
"Tidak boleh lagi tentara kemudian masuk kepada ruang-ruang politik yang bukan menjadi kompetensinya. Tentara harus profesional berada menjaga pertahanan kita. Kita membayar pajak, menggaji jenderal, menggaji perwira, menggaji prajurit untuk bertugas di pertahanan. Ya, bukan masuk ke pemerintahan sipil, bukan masuk menjadi dirjen, ya, bukan masuk untuk mengurusi jagung, bukan masuk untuk membuka sawah," ujarnya.
Andi menegaskan bahwa keahlian tentara harus berada pada bidang tempur dan alutsista.
"Tentara harus harus jago terjun payung, tentara harus jago menyetir tank, tentara harus jago di kapal selam, tentara harus jago tembakan rudal," katanya.
Andi kemudian mengutip amanat bersejarah dari Panglima Besar Jenderal Sudirman dan Presiden Soekarno sebagai pengingat jati diri TNI.
"Ingat perintah Pak Dirman terakhir, 5 Oktober '49, amanat Pak Dirman terakhir sebelum beliau meninggal di awal 1950. Amanat Pak Dirman 5 Oktober '49 di Alun-Alun Utara Yogyakarta adalah tentara kita adalah tentara nasional, tidak terpilah-pilah, tidak boleh masuk ke dalam bawah kepentingan politik tertentu. Tentaranya adalah tentara nasional, tidak terpilah-pilah," ujarnya.
Andi menutup dengan peringatan agar gejala-gejala masa lalu tidak terulang kembali pada masa kini.
"Masalah kita dari tahun '66 yang kemudian ambruk di '98, yang kemudian kita melihat gejalanya kembali adalah ketika tentara tidak melihat dirinya sebagai tentara rakyat, tidak melihat dirinya sebagai tentara nasional, mulai kembali ke ruang politik. Itu yang harus kita cegah saat ini," pungkasnya.
TERPOPULER
