REGIONAL:
- Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan demokrasi mati perlahan melalui ambisi kekuasaan dalam pidato di Jakarta pada 26 Juli 2026.
- Intervensi lembaga tinggi negara seperti putusan Mahkamah Konstitusi berdampak merusak supremasi hukum demi melanggengkan kekuasaan pihak tertentu.
- Elemen pro demokrasi perlu bersatu memperjuangkan kebebasan dan menolak intervensi untuk menyelamatkan masa depan sistem politik Indonesia.
Suara.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengingatkan tentang bahaya kematian demokrasi. Menurutnya demokrasi bisa mati sekalipun tanpa kudeta militer.
Hasto mengingatkan hal tersebut saat memberikan pidato kebangsaan dalam peringatan "30 Tahun Kudatuli" di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (26/7/2026).
"Sejarah mengajarkan bahwa demokrasi tidak mati oleh serbuan sebagaimana terjadi pada Kudatuli, demokrasi mati secara perlahan melalui ambisi kekuasaan," kata Hasto.
Selain ambisi kekuasan, Hasto mengatakan intervensi lembaga tinggi negara, lembaga eksekutif, juga bisa berakibat terhadap kematian demokrasi.
Salah satu intervensi lembaga tinfgi negara yang dimaksud Hasto menyoal Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang mengubah syarat usia minimal calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres).
"Sebagaimana terjadi terhadap putusan MK nomor 90 tahun 2023 hanya demi melanggengkan kekuasaan. Ini Pak Ganjar jadi korbannya. Sama Pak Mahfud MD," kata Hasto.
Menukil pandangan Dr. Sukidi, sosok cendekiawan jebolan Harvard, lulusan Harvard, Hasto mengatakan demokrasi dalam era modern bisa mati tanpa melalui kudeta militer.
Ia berujar kematian demokrasi terjadi secara bertahap, legal, dan menggunakan institusi demokrasi yang sah. Tanda-tanda kematian demokrasi salah satunya tampak dari kehancuran supremasi hukum.
"Ini sudah dan sedang terjadi," kata Hasto.
Tanda lainnya, lemahnya penyeimbang dan ketidakhadiran check and balances dalam kehidupan politik nyata.
"Jadi PDI Perjuangan ini partai penyeimbang, Ibu Mega sudah mengirimkan surat, memberikan penjelasan tentang bagaimana posisi sebagai partai penyeimbang secara ideologis, konstitusional dan mekanisme bekerjanya," tutur Hasto.
Perubahan undang-undang demi kepentingan penguasa tidak luput menjadi pendorong kematian demokrasi. Hasto menilai hal demikian sdang terjadi.
"Keempat, hilangnya kebebasan berpendapat, berserikat dan berkumpul termasuk pelemahan masyarakat sipil. Ini secara empiris terbukti," ujar Hasto.
Mengenai peringatan "30 tahun Kudatuli", Hasto mengatakan peringatan tersebut mengandung tanggung jawab masa depan.
Ia menilai perlu semua elemen menyatukan diri dengan gerakan masyarakat sipil, perguruan tinggi dan seluruh kelompok pro demokrasi guna menyelamatkan demokrasi.
Demi menjaga nyala api demorkasi, Hasto mengatakan berbagai perlu dilakukan, seperti memperjuangkan supremasi hukum, kebebasan pers dan tersedianya ruang ekspresi bagi kelompok kritis hingga mendorong lembaga legislatif dan eksekutif agar steril dari intervensi kekuasaan.
"Kita juga harus merombak kebijakan negara agar lebih berfokus pada perubahan struktural menuju keadilan pada wataknya yang progresif dalam bidang ekonomi, hukum dan politik. Selain itu, politik moral dan keteladanan politik harus selalu dikedepankan," kata Hasto.
"Hadirin sekalian, itulah pesan Ibu Megawati Soekarnoputri, pemikiran-pemikiran Ibu Megawati Soekarnoputri yang saya sampaikan dan saya di sini hanya bertindak sebagai loud speaker dari beliau. Itulah refleksi ideologis Kudatuli," tandasnya.
TERPOPULER