Anggaran Militer Melejit Rp187 T, Kabinet Bayangan: Mau Perang dengan Korbankan Demokrasi?

Suara.com - Akademisi yang tergabung dalam "Kabinet Bayangan" mengkritik peningkatan anggaran pertahanan di era Presiden Prabowo Subianto. Mereka mengingatkan, penguatan militer tidak boleh mengorbankan demokrasi, hak privasi warga negara, hingga kepentingan rakyat dalam kebijakan luar negeri.

Ahli manajemen dan ekonomi pertahanan Curie Maharini, yang didapuk sebagai Menteri Pertahanan dalam Kabinet Bayangan, menilai kenaikan anggaran pertahanan harus diiringi transparansi dan pengawasan yang ketat.

Curie menyoroti anggaran Kementerian Pertahanan pada 2026 yang mencapai Rp187,1 triliun atau naik 13,3 persen dibandingkan 2025 sebesar Rp165,2 triliun.

Menurutnya, besarnya anggaran tersebut harus dibarengi evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pertahanan pemerintah.

Sebagai Menteri Pertahanan Kabinet Bayangan, Curie mengatakan pihaknya ingin menghadirkan evaluasi sistematis terhadap berbagai program pertahanan yang dijalankan pemerintahan Prabowo.

Ia juga mendorong transparansi dalam pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista), termasuk regulasi yang lebih ketat terhadap peran broker atau perantara agar tidak memicu kebocoran anggaran maupun konflik kepentingan.

"Apakah kita mau bersiap perang dengan mengorbankan demokrasi, privasi, stabilitas anggaran, dan hasil diplomasi kita?" kata Curie dalam konferensi pers Kabinet Bayangan di Cikini, Jakarta, Senin (27/7/2026).

Menurut Curie, Kabinet Bayangan diharapkan menjadi ruang kolaborasi bagi akademisi dan peneliti untuk menyusun alternatif kebijakan pertahanan yang berbasis riset ilmiah.

"Konsolidasi komunitas epistemik (peneliti) agar kebijakan pertahanan berbasis data ilmiah, bukan hanya kepentingan segelintir pihak," ujarnya.

Diplomasi Harus Berorientasi pada Kepentingan Rakyat

Sorotan serupa juga datang dari Associate Professor Departemen Hubungan Internasional Universitas Indonesia, Shofwan Al Bana, yang dipercaya menjadi Menteri Luar Negeri Kabinet Bayangan.

Shofwan menegaskan kebijakan luar negeri Indonesia semestinya berangkat dari kepentingan rakyat, bukan sekadar mengikuti gaya politik pemimpin.

Ia mengkritik kecenderungan pengambilan keputusan yang dinilai terlalu terpusat pada Presiden Prabowo sehingga berpotensi mengabaikan masukan diplomat karier di Kementerian Luar Negeri.

"Kebijakan luar negeri itu dimulai dari rumah. Kalau urusan dalam negeri berantakan, maka citra di luar juga akan buruk," kata Shofwan.

Ia juga menyoroti sejumlah kesepakatan internasional yang dinilai belum memiliki kejelasan, seperti rencana joint development di Blok Ambalat bersama Malaysia hingga kesepakatan tarif resiprokal dengan Amerika Serikat.