Ekonom UGM Kritik Kebijakan Pemerintah: Data Tak Sinkron hingga Risiko Inflasi dari MBG

Suara.com - Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM), Amirullah Setya Hardi, menyoroti pengakuan Presiden Prabowo Subianto mengenai temuan persoalan Indonesia yang di luar perkiraan. Hal itu perlu dibaca sebagai sinyal adanya masalah dalam perencanaan dan kualitas informasi yang diterima pemerintah. 

Pernyataan mengenai besarnya kebocoran keuangan negara dan distorsi ekonomi nasional dinilai belum menyentuh akar masalah yang sebenarnya.

Amirullah menegaskan bahwa fenomena kebocoran anggaran maupun aliran modal keluar (cash outflow) pada dasarnya bersumber dari lemahnya daya tarik investasi di dalam negeri serta beban pajak yang terlampau menekan. 

Di sisi lain, pelaksanaan program-program strategis pemerintah dianggap belum didasari oleh naskah akademik yang kredibel.

"Kalau enggak ada dokumen perencanaan ya memang gini hasilnya. Naskah akademik enggak ada kok, saya lihat. Kalaupun ada, itu pasti formalitas," kata Amirullah kepada Suara.com, Selasa (28/7/2026).

Kondisi tersebut kian diperparah oleh munculnya angka-angka atau target yang dianggap tidak masuk akal dalam penyampaian informasi publik. 

Akibatnya, narasi yang dibangun oleh pembuat kebijakan justru memicu keraguan di tengah masyarakat mengenai keabsahan data yang digunakan sebagai acuan nasional.

"Masa ada RMU (Rice Milling Unit), penggilingan padi, kok bisa Rp2 triliun sebulan ini kan ya halu. Gimana kemudian publik mengakses data yang valid? Datanya sendiri berbeda antara yang ditulis sama yang disampaikan," ungkapnya.

Amirullah memaparkan bahwa aliran modal yang deras ke luar negeri (cash outflow) terjadi secara alamiah. Pasalnya uang akan selalu mencari imbal hasil (return) yang lebih tinggi dan lingkungan yang lebih menguntungkan. 

Beban pajak yang sangat tinggi di dalam negeri tanpa diimbangi oleh kepastian insentif disebut menjadi pemicu utama para pemilik modal memilih mengalirkan dananya ke luar negeri.

"Kok sampai ada cash outflow berarti apa? Opportunity untuk mendapatkan return lebih tinggi tidak ada di dalam negeri. Ada di luar negeri. Ditambah lagi dengan apa? Ya mungkin kita return-nya tinggi, tapi ingat pajak kita tuh luar biasa tinggi," tandasnya.

Selain persoalan perpajakan dan pelarian modal, kebijakan program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) turut disorot. Hal itu tak terlepas dari program itu yang dinilai menimbulkan friksi persepsi dampak ekonomi. 

Peningkatan permintaan komoditas pangan untuk kebutuhan program tersebut dinilai berpotensi menggerogoti daya beli masyarakat luas melalui tekanan inflasi.

"SPPG itu kan kemudian dibangga-banggakan sebagai agregator, sebagai orang yang akan membeli hasil-hasil dari petani. Entah itu daging, entah itu telur, entah sayur tapi kita lupa bahwa peningkatan permintaan itu akan meningkatkan potensi inflasi," ungkapnya.

Munculnya resistensi wajib pajak (taxpayer) di Indonesia dipandang wajar. Mengingat masyarakat tidak merasakan imbal balik (reward) yang sepadan atas pajak yang mereka bayarkan. 

Keadaan psikologis pembayar pajak kian memburuk saat melihat bahwa pemanfaatan uang pajak di dalam negeri justru didominasi oleh praktik penyimpangan dan korupsi.

"Di luar negeri itu ya orang happy bayar pajak karena dia tahu manfaat ketika dia bayar pajak. Sekolah gratis, dan lainnya. Kemudian di luar negeri pun juga melihat bahwa penggunaannya transparan, meskipun mungkin ada kebocoran, tapi kan enggak dominan," ujarnya.

"Nah, di tempat kita kan dominan toh, yang dominan itu kebocorannya ketimbang penggunaan. Korupsi segini, nah, itu kan nanti merugikan taxpayer toh," imbuhnya.