Sosiolog UGM: Aksi Main Hakim Sendiri Cermin Brutalitas Elite dan Krisis Hukum

Suara.com - Aksi pengeroyokan dan main hakim sendiri di sejumlah daerah beberapa waktu terakhir bukan sekadar ledakan amarah warga atau bukti hilangnya rasa kemanusiaan. Kekerasan massa disebut sebagai cermin dari brutalitas elite politik yang mempertontonkan impunitas, ketidakadilan, dan kekerasan dalam praktik kekuasaan.

Sosiolog Universitas Gadjah Mada (UGM), Andreas Budi Widyanta, menyatakan bahwa masyarakat tidak hidup dalam ruang hampa. Ketika elite memperlihatkan praktik kekuasaan yang bengis dan hukum memperlakukan kelompok atas secara berbeda, kekerasan di tingkat bawah berpotensi menjadi pantulan dari wajah negara itu sendiri.

"Jadi, ini dua wajah yang kita terbelah dan itu saling menunjukkan bahwa brutalitas dan kebengisan itu ditunjukkan oleh elit dan jangan salah, rakyatnya suka meniru gitu," kata Abe sapaan akrabnya kepada Suara.com, Selasa (28/7/2026).

Menurut Abe, publik tidak bisa hanya menyalahkan pelaku pengeroyokan sebagai individu yang memiliki watak brutal. Aksi main hakim sendiri harus dibaca sebagai gejala struktural.

Hal itu lahir dari krisis hukum, ketimpangan ekonomi, dan hilangnya kepercayaan terhadap institusi negara.

"Enggak bisa dibahas lain, kita enggak bisa mempersalahkan ini watak tindakan orang perorangan, enggak bisa. Ini struktur, problem struktural dekadensi tentang sistem hukum kita, sistem peradilan kita," tandasnya.

Ia menyebut hukum formal telah kehilangan otoritas moral setelah masyarakat menyaksikan adanya ketimpangan perlakuan antara pelaku kejahatan dari kelompok elite dan warga kecil. Ketidakadilan itu kemudian mendorong sebagian masyarakat mengambil alih fungsi penghukuman secara langsung.

"Dalam realitasnya tentu vigilantisme ini hadir karena kekecewaan mendalam terhadap hukum formal yang mengalami patologi struktural," ujarnya.

Ada perlakuan kontras terhadap koruptor dan warga yang dituduh melakukan pencurian kecil. Pelaku korupsi bernilai miliaran rupiah dapat diperlakukan dengan hormat, sedangkan warga yang baru dicurigai mencuri berisiko dihakimi massa tanpa proses hukum.

"Kalau yang ditangkap adalah orang-orang yang mengkorupsi duit negara hingga miliaran itu, menangkapnya saja dengan penuh rasa hormat," ucapnya.

Ketimpangan itu, kata Abe semakin memperkuat pandangan bahwa hukum hanya keras terhadap masyarakat bawah. Namun kehilangan ketegasan ketika berhadapan dengan kekuasaan. 

Dalam kondisi tersebut, masyarakat mulai membangun mekanisme penghukuman sendiri yang dianggap lebih cepat dan murah dibanding menempuh jalur hukum formal. Main hakim sendiri lalu berkembang sebagai norma tandingan yang muncul ketika hukum negara dianggap macet dan gagal menghadirkan keadilan.

Kekerasan komunal itu menjadi saluran untuk melampiaskan kemarahan yang sebenarnya ditujukan kepada negara. Namun karena negara dianggap tidak memiliki wajah yang jelas sebagai sasaran kemarahan, individu yang dituduh melakukan kejahatan justru menjadi target yang lebih mudah dijangkau oleh massa.

"Dan itu muncul secara spontanitas, secara reaksioner, emosional, dan bahkan explosion, ledakan emosi yang akhirnya itu menjadi sarana katarsis penyaluran rasa jengkel dan amarah masyarakat yang mestinya itu dialamatkan ke negara," tegasnya.

Abe menegaskan bahwa brutalitas massa merupakan wajah dari sistem yang lebih besar. Selama elite terus mempertontonkan impunitas dan penegakan hukum justru membusukkan kepercayaan publik, kekerasan di jalanan akan terus muncul sebagai pantulan dari kekuasaan yang gagal menghadirkan keadilan.

"Wajah ini bukan wajah individual, tapi adalah bagian dari sebuah wajah sistem struktural yang menunjukkan kebusukannya dan pembusukan-pembusukan yang terjadi oleh karena para penegak hukum itu sendirilah yang melakukan pembusukan itu," pungkasnya.