REGIONAL:
- Survei SMRC pada Juli 2026 menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo turun menjadi 51,1 persen.
- Ray Rangkuti menyatakan penurunan tersebut disebabkan oleh masalah ekonomi, tata kelola pemerintahan, hingga gaya komunikasi yang kontroversial.
- Pemerintah disarankan segera mengevaluasi diri karena pola kepemimpinan saat ini dinilai sudah tidak relevan bagi masyarakat.
Suara.com - Pengamat politik ikut menyoroti tren penurunan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) mengungkap tingkat kepuasan masyarakat turun menjadi 51,1%.
Direktur Lima Madani Indonesia, Ray Rangkuti, mengaku tidak terkejut dengan hasil survei tersebut. Sebab, menurut Ray, pemerintahan kali ini memang telah lama kehilangan kepercayaan publik jika dilihat dari masifnya meme-meme satir yang mengkritik pemerintah di media sosial.
"Saya kira cara melihat apakah suatu rezim itu disukai atau tidak publik, itu dilihat dari sejauh apa pemerintahnya dihormati. Tingkat kejengkelan publik terhadap pemerintah direfleksikan dengan cara dileluconkan," kata Ray dalam acara diskusi Prabowo Merosot, Londo Ireng Disebut di Jakarta, Kamis (30/7/2026).
Ia juga mengatakan pemerintahan saat ini menyimpan berbagai persoalan yang menjadi faktor menurunnya tingkat kepuasan publik.
Faktor pertama, menurut Ray, adalah carut-marut penanganan ekonomi, khususnya tingginya angka pengangguran.
Kedua, tata kelola pemerintahan yang dinilai tidak berjalan dengan baik dan benar. Ia mencontohkan pelibatan aparat militer dan kepolisian di ranah sipil yang menunjukkan pengelolaan pemerintahan tidak dijalankan secara profesional.
Ketiga, Prabowo dianggap tidak menjalankan partisipasi publik yang bermakna. Program-program pemerintah saat ini dinilai cenderung populis dan bersifat satu arah, menyerupai gaya komando ala militer.
Keempat, gaya komunikasi Prabowo yang kerap mengundang kontroversi. Penggunaan diksi seperti "Londo Ireng" dan "Antek Asing" dalam pidatonya justru dinilai memicu kegaduhan.
Kelima, lemahnya Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah dalam menjadi perantara antara pemerintah dan masyarakat. Menurut Ray, Bakom justru lebih sering membuat narasi tandingan terhadap kritik yang disampaikan publik.
Meski demikian, Ray menilai pemerintah terkesan masih acuh merespons kondisi tersebut. Ia menganggap pemerintah masih merasa tingkat kepuasan publik berada pada level yang aman.
Prabowo, lanjut Ray, juga dinilai belum adaptif dalam menerapkan gaya pemerintahannya. Ray mengatakan Prabowo seolah masih terjebak dalam pola kepemimpinan era Orde Baru.
"Pak Prabowo mengelola negara dengan cara tahun 70an, 80an, 90an di era anak baru Gen Z, milenial seperti sekarang. Engga konek,"
Oleh karena itu, ia menyarankan agar Prabowo menjadikan hasil survei tersebut sebagai alarm untuk melakukan evaluasi.
Diberitakan sebelumnya, tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan berdasarkan hasil survei SMRC turun menjadi 51,1 persen pada Juli 2026. Angka tersebut merosot dibandingkan hasil survei pada November 2025 yang mencapai 81,2 persen.
Reporter: Alif Bintang
TERPOPULER
