Sejarah Ceuta, Enklave Spanyol di Afrika Utara Jadi 'Surga' Warga Maroko

“Mungkin masalah ini tidak akan berdampak buruk pada hubungan bilateral seandainya para pemimpin Maroko menunjukkan tekad yang lebih besar pada awal tahun 1960-an, selama puncak periode dekolonisasi, untuk membawa masalah ini ke PBB dan berusaha mendapatkan pengakuan atas kedua kota ini sebagai wilayah kolonial yang harus dibebaskan dari kehadiran asing,” papar Bennis.

Luasnya cakupan sengketa wilayah memaksa Rabat menerapkan pendekatan yang lebih hati-hati dan gradual. Bennis menambahkan dua faktor utama yang memicu penundaan klaim formal tersebut.

“Yang pertama adalah besarnya skala sengketa wilayah antara Spanyol dan Maroko. Mengingat kesulitan yang dihadapi Maroko dalam menantang kontrol Spanyol atas beberapa wilayah secara bersamaan, pemerintah Maroko memutuskan untuk bertindak secara bertahap dalam upayanya merebut kembali bagian wilayah Maroko yang masih berada di bawah kekuasaan Spanyol,” ungkap Bennis.

“Faktor kedua yang menyebabkan kepemimpinan Maroko menunda pembicaraan masalah Ceuta dan Melilla adalah kesediaan yang ditunjukkan oleh otoritas Spanyol untuk menyelesaikan sengketa wilayah mereka dengan Maroko secara bertahap. Pada akhirnya, strategi ini terbukti sangat menguntungkan bagi perlindungan kepentingan Spanyol di kedua kota tersebut,” lanjutnya.

Klaim kedaulatan Maroko atas wilayah enklave dianggap lemah jika ditinjau dari hukum internasional saat ini. Peneliti hukum Wolfson College Universitas Cambridge, Jamie Trinidad, menilai tuntutan Rabat lebih bersifat politis.

“Ini adalah klaim politik, bukan klaim hukum, mirip dengan klaim Spanyol atas Gibraltar, yang terletak di seberang selat dari Ceuta,” kata Trinidad.

“Pada tahun 1970-an, Maroko meminta PBB untuk memasukkan wilayah-wilayah tersebut ke dalam daftar ‘Wilayah Tanpa Pemerintahan Sendiri’ yang diawasi oleh Komite Khusus Dekolonisasi PBB, namun permintaan Maroko diabaikan oleh PBB,” tambahnya.

Penduduk lokal di Ceuta dan Melilla mayoritas memilih untuk tetap mempertahankan kewarganegaraan Spanyol. Kesenjangan fasilitas kesejahteraan sosial yang lebar menjadi alasan utama warga enggan bergabung dengan Maroko.

“Hal ini terbukti secara konsisten dalam opini publik dan tidak adanya gerakan politik signifikan yang memperjuangkan perubahan kedaulatan,” ujar Lakhloufi.

“Bahkan penduduk berdarah Maroko ingin tetap menjadi warga Spanyol dan Eropa. Ini karena perbedaan kesejahteraan sosial antara Maroko dan kota-kota tersebut sangat tinggi,” sambungnya.

“Pada saat yang sama, kedua kota mempertahankan hubungan sejarah, budaya, dan ekonomi yang kuat dengan Maroko, menjadikan kerja sama lintas batas sebagai aspek penting dalam kehidupan sehari-hari,” jelas Lakhloufi.

Prospek Masa Depan Wilayah Perbatasan

Lembijakan diplomasi Spanyol di kawasan perbatasan Afrika Utara diperkirakan tidak akan mengalami perubahan mendasar terkait kedaulatan. Lakhloufi menegaskan prioritas kedua negara saat ini lebih berfokus pada efisiensi tata kelola perbatasan.

“Apa yang mungkin berubah adalah cara Spanyol mengelola hubungannya dengan Maroko, khususnya terkait manajemen perbatasan, migrasi, dan kerja sama keamanan. Namun, penyesuaian taktis tidak boleh disamakan dengan pergeseran posisi jangka panjang Spanyol terkait kedaulatan. Biasanya Marokolah yang memberi tekanan di perbatasan, bukan Spanyol,” pungkas Lakhloufi.

Pendapat berbeda disampaikan oleh Cabré yang melihat adanya potensi pergeseran sikap di masa depan. Gelombang migrasi masif dapat memicu evaluasi menyeluruh terhadap keberadaan wilayah terisolasi tersebut.

“Keberadaan mereka [enklave-enklave tersebut] merupakan anomali sejarah yang tidak berkelanjutan pada saat dekolonisasi negara-negara Eropa sedang dipromosikan di semua tingkatan, seperti negara-negara Eropa yang mengembalikan barang-barang yang dicuri selama kolonialisme dan mengakui hak-hak kewarganegaraan dari bekas jajahan mereka,” ungkap Cabré.

Dinamika perbatasan di Afrika Utara dipastikan tetap menjadi isu krusial dalam krisis migrasi serta diplomasi regional. Spanyol dan Maroko dituntut untuk terus menjaga keseimbangan antara klaim kedaulatan dan kerja sama keamanan bersama.