REGIONAL:
- Ketua SETARA Institute Hendardi mendesak Presiden Prabowo mengalihkan penanganan kasus TPPU Febrie Adriansyah ke KPK pada Rabu (5/8/2026).
- Kejaksaan Agung dinilai tidak profesional dan diskriminatif karena memperlakukan tersangka secara istimewa serta menutup informasi penting dari publik.
- Pengalihan kasus ke KPK dinilai sebagai langkah tepat guna menghindari konflik kepentingan dan menyelamatkan kredibilitas penegakan hukum negara.
Karena itu, Hendardi mendesak Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi perlu segera mengambil langkah strategis untuk menyelamatkan kredibilitas penegakan hukum.
Menurut dia, Presiden harus memerintahkan agar penanganan perkara Febrie Adriansyah dialihkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sehingga proses hukum berlangsung tanpa beban konflik kepentingan dan memperoleh kembali kepercayaan publik.
"Secara politik, langkah tersebut akan menjadi bukti keberpihakan Presiden pada penegakan hukum, sekaligus menahan laju penggerusan legitimasi pemerintah akibat persepsi publik bahwa hukum sedang dipermainkan untuk melindungi segelintir pejabat dalam Pemerintahan Prabowo," ujarnya.
Presiden, kata Hendardi, tidak boleh membiarkan polemik ini berlarut-larut. Semakin lama perkara ini ditangani tanpa transparansi dan tanpa langkah korektif yang meyakinkan, semakin besar pula biaya politik dan sumber daya institusional yang harus ditanggung oleh negara dan terkhusus Presiden.
"Mengalihkan penanganan perkara kepada KPK merupakan langkah konstitusional untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan secara independen, bebas dari konflik kepentingan, dan dapat diterima oleh akal sehat publik," pungkas Hendardi.
TERPOPULER
