REGIONAL:
- Pemkot Jakbar dengan cepat menghapus mural kritik di flyover Grogol pada Kamis, 6 Agustus 2026.
- Mahasiswa Trisakti menuding pemerintah menerapkan standar ganda karena coretan lain di lokasi tersebut dibiarkan berbulan-bulan.
- Sosiolog UNJ menilai tindakan selektif tersebut berisiko memicu erosi kepercayaan publik terhadap pemerintah kota secara luas.
Suara.com - Sebuah mural berisi kritik yang terpampang di dinding flyover Grogol, Jakarta Barat, tepat di seberang Kampus Trisakti, dihapus oleh Pemerintah Kota Jakarta Barat dalam waktu singkat.
Penghapusan cepat itu memicu tudingan dari mahasiswa Trisakti bahwa Pemkot Jakarta Barat menerapkan aturan secara tidak konsisten atau standar ganda.
Sosiolog Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Rakhmat Hidayat, menilai peristiwa ini layak dianalisis dari berbagai sudut pandang sosiologis sekaligus.
"Karena melibatkan ruang publik, simbol, otoritas negara di level lokal, serta gerakan mahasiswa yang punya beban sejarah tersendiri," kata Rakhmat dalam pernyataannya kepada Suara.com, Kamis (6/8/2026).
Menurutnya, dinding flyover di depan kampus tersebut selama ini berfungsi sebagai ruang bagi mahasiswa untuk menyuarakan isu publik secara terbuka.
Rakhmat mencatat, mahasiswa Trisakti membalas langkah Pemkot Jakarta Barat dengan tuduhan bahwa penegakan aturan tidak diterapkan secara merata.
"Mural atau coretan tidak beraturan lain di kolong flyover Jakarta Barat dibiarkan berbulan-bulan, sementara mural bermuatan kritik dihapus dalam hitungan jam," jelas Rakhmat.
Jika tudingan tersebut memiliki dasar, penghapusan itu berisiko dimaknai publik sebagai penegakan aturan yang tidak adil.
"Penegakan yang selektif dan bermotif politik," ucap Rakhmat, menggambarkan risiko persepsi publik atas tindakan Pemkot Jakarta Barat.
Rakhmat juga mengingatkan potensi dampak jangka panjang dari kasus ini terhadap kepercayaan publik kepada pemerintah kota.
"Risiko erosi kepercayaan terhadap pemerintah kota secara lebih luas, khususnya kalau narasi standar ganda itu menyebar dan dipersepsikan sebagai bukti bahwa penegakan aturan kota bersifat politis, bukan netral," pungkasnya.
TERPOPULER