Iran, Oman dan Amerika Hampir Berdamai soal Selat Hormuz, Apa yang Mereka Mau?

Suara.com - Amerika Serikat dan Iran kini berkejaran dengan waktu untuk menyepakati pembukaan kembali Selat Hormuz guna mencegah krisis energi global. Kesepakatan taktis yang dimediasi Oman ini berpotensi memulihkan arus kapal tanker yang lumpuh total akibat konflik militer kedua negara.

Pergeseran pendorong kesepakatan ini dipicu oleh besarnya tekanan pasokan amunisi pertahanan AS serta ancaman lonjakan harga BBM menjelang pemilu sela. Kompromi teknis akhirnya diambil kedua belah pihak demi mengamankan navigasi maritim global tanpa harus saling menjatuhkan gengsi politik.

Oman berhasil menjembatani penyusunan rute pelayaran baru yang membagi koridor masuk dan keluar bagi kapal komersial. Langkah diplomatik ini sekaligus menjadi jalan pembuka menuju perundingan damai yang lebih luas antara Washington dan Tehran.

Jalur masuk menuju kawasan Teluk direncanakan melintasi perairan utara Iran di sekitar Pulau Larak, sementara jalur keluar memanfaatkan perairan selatan Oman. Skema operasional darurat ini dirancang berlaku selama 60 hari tanpa mengenakan tarif transit awal bagi armada kapal.

Kendala terbesar perundingan saat ini berpusat pada hak pengelolaan jangka panjang dan legalitas pemungutan biaya jasa maritim oleh Iran. Tehran berjanji tidak menuntut kontrol penuh atas seluruh jalur pelayaran, namun tetap mempertahankan hak pengelolaan di wilayah laut teritorialnya.

Kompromi Rute dan Bayang-Bayang Sanksi

AS menegaskan bahwa setiap kapal komersial wajib berlayar bebas tanpa perlu mengantongi izin langsung dari pihak militer Iran. Keterlibatan otoritas Iran dalam mengatur lalu lintas kapal dapat membingungkan perusahaan pelayaran internasional akibat jerat sanksi ekonomi Washington.

Pendiri lembaga Bourse & Bazaar Foundation, Esfandyar Batmanghelidj, memberikan analisis terkait dinamika sanksi tersebut.

“Iran juga dapat memanfaatkan fakta bahwa sanksi AS mungkin melarang koordinasi atau pembayaran dengan pihak berwenang Iran,” ujarnya kepada Al Jazeera.

Ia menambahkan bahwa keputusan akhir berada di tangan Gedung Putih.

“Sebagian besar pemilik kapal tidak akan menggunakan koridor tersebut kecuali secara tegas diizinkan oleh pemerintahan Trump, yang secara efektif mengembalikan bola ke tangan Trump untuk menyetujuinya,” tutur Batmanghelidj.

Presiden AS Donald Trump terus melempar sinyal optimis atas perkembangan diplomasi maritim yang sedang berlangsung.

"Kita akan lihat. Kita akan tahu dalam 48 jam," kata Trump saat ditanya peluang tercapainya kesepakatan.

Trump menekankan pentingnya pembukaan rute navigasi strategis tersebut dalam waktu dekat.

"Selat itu akan segera dibuka, atau mereka akan dihantam sangat keras, dan kemudian selat itu akan terbuka," ujarnya menegaskan.

Ketegangan Tarif dan Keamanan Navigasi

Trump juga menolak keras gagasan pembukaan tarif atau retribusi bagi kapal komersial yang melintas di Selat Hormuz.

"Saya tidak akan membiarkan mereka memungut biaya," kata Trump.

Ia menegaskan posisi AS terkait pemungutan biaya lintas laut. "Jika ada yang memungut biaya, kami yang akan memungut biaya," ucapnya.

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menjelaskan bahwa perundingan Selat Hormuz dipisahkan dari negosiasi program nuklir Iran.

"Ada kesepakatan besar, yaitu kesepakatan yang berkaitan dengan ambisi nuklir mereka," kata Rubio.

Rubio menekankan fokus diplomasi saat ini berada pada pengamanan jalur laut.

"Kesepakatan mendesak dan yang saat ini menjadi fokus utama adalah masalah selat," ujarnya.

Wakil Presiden Eksekutif Quincy Institute for Responsible Statecraft, Trita Parsi, menilai AS tidak perlu memaksakan dominasi mutlak dalam penguasaan selat.

"Pemerintahan Trump makin membingkai tujuannya untuk mencegah Iran 'mengendalikan' selat tersebut. Padahal, kepentingan utama Amerika di jalur perairan strategis secara historis bukanlah tentang siapa yang mengelolanya, melainkan apakah kapal dapat melintas dengan bebas, terprediksi, dan tanpa diskriminasi," jelas Parsi.

Realita Diplomatik di Jalur Laut

Parsi menambahkan bahwa mencegah kontrol musuh hanyalah sarana untuk menjamin kelancaran navigasi. Karena itu, Washington "tidak boleh menolak kesepakatan hanya karena gagal mempertahankan kesan dominasi mutlak Amerika."

Mantan direktur urusan Semenanjung Arab di Departemen Pertahanan AS, David Des Roches, menyebut penghentian serangan menjadi kunci utama diplomasi.

"Yang benar-benar dibutuhkan di sini adalah semacam kesepakatan yang mengarah pada pengumuman resmi Iran bahwa mereka akan berhenti menyerang pelayaran sipil netral, baik di perairan Oman maupun di perairan internasional," kata Des Roches.

Des Roches menilai kompromi teritorial merupakan opsi paling realistis saat ini.

"Saya pikir garis besar kesepakatan adalah bahwa Iran akan menolak perlintasan internasional bebas di area laut teritorialnya," ujarny.

Ia menutup analisisnya dengan menekankan keterbatasan opsi yang ada.

"Saya pikir itu mungkin hal terbaik yang dapat dicapai pada titik waktu ini," ucap Des Roches.

Kondisi geopolitik kawasan sejauh ini masih bergerak sangat dinamis dan memicu ketidakpastian tinggi. Peneliti senior Center for Middle East Strategic Studies, Abas Aslani, menggambarkan situasi kawasan yang berubah cepat.

"Saya pikir kawasan ini terasa seperti 'roller-coaster' berkecepatan tinggi karena beberapa hari lalu semua orang bersiap untuk eskalasi masif," kata Aslani.

Eskalasi krisis di Selat Hormuz bermula sejak pecahnya perang antara AS-Israel melawan Iran pada 28 Februari. Penutupan selat oleh Iran langsung melumpuhkan rute perdagangan yang biasanya dilalui sepertiga pasokan minyak mentah jalur laut dunia.

Volume pelayaran merosot drastis dari rata-rata 130 kapal per hari menjadi hanya delapan kapal saat krisis memuncak. Ketegangan militer semakin memanas setelah sebuah kapal kargo dihantam proyektil misterius di lepas pantai Oman, yang mempercepat diplomasi pembukaan kembali selat tersebut.