Perludem Usul Sistem e-Banpol, Publik Bisa Pantau Penggunaan Dana Partai Secara Real-Time

Bella, Tiara Rosana

Jum'at, 03 Juli 2026 | 20:37 WIB
Perludem Usul Sistem e-Banpol, Publik Bisa Pantau Penggunaan Dana Partai Secara Real-Time
Ilustrasi uang dana parpol (Pexel/Cottonbro)
baca 10 detik
  • Perludem dan Bappenas mengusulkan penerapan sistem elektronik bantuan keuangan partai politik untuk meningkatkan transparansi tata kelola dana negara.
  • Sistem e-Banpol memfasilitasi pencatatan digital transaksi keuangan partai yang dapat dipantau langsung oleh publik untuk menjamin akuntabilitas.
  • Inovasi digital ini diharapkan menyederhanakan proses audit BPK serta mengubah pola pengelolaan dana partai menjadi berbasis kinerja.

Suara.com - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengusulkan penerapan sistem elektronik bantuan keuangan partai politik atau e-Banpol. Melalui sistem ini, penggunaan dana bantuan negara untuk partai politik diharapkan dapat dipantau masyarakat secara langsung mulai dari proses penyaluran hingga pelaporan dan audit.

Gagasan tersebut dipaparkan dalam diskusi media bertajuk E-Banpol: Transformasi Tata Kelola Keuangan Partai Politik yang digelar secara daring, Jumat (3/7/2026).

Direktur Eksekutif Perludem, Heroik M. Pratama, mengatakan usulan e-Banpol muncul sebagai solusi atas persoalan pengelolaan bantuan keuangan partai politik (banpol) yang selama ini dinilai masih berorientasi pada pemenuhan administrasi dan belum menjawab tuntutan keterbukaan kepada publik.

"Tujuannya sebetulnya untuk menjawab dua tantangan, satu, rumitnya pelaporan penggunaan, dan kedua, adanya tuntutan dari masyarakat mengenai akuntabilitas dan transparansi," kata Heroik.

Ia menjelaskan, mekanisme yang berlaku saat ini masih dilakukan secara konvensional sehingga publik baru mengetahui penggunaan dana setelah laporan selesai disusun. Dengan e-Banpol, setiap transaksi yang menggunakan dana bantuan negara dapat dicatat secara digital saat itu juga.

"Ketika uangnya sudah ditransfer ke rekening partai dan digunakan untuk menjalankan roda organisasi, secara simultan partai politik bisa melaporkan bentuk-bentuk pengeluaran yang sudah dilakukan. Publik nanti bisa langsung melihat bagaimana aktivitas yang dilakukan partai dan besaran uang yang dikeluarkan dari dana publik," paparnya.

Menurut Heroik, sistem tersebut juga akan mempermudah proses pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) karena seluruh transaksi terdokumentasi secara digital dan memiliki jejak audit. Selain itu, e-Banpol diharapkan mampu mengubah pola pengelolaan bantuan keuangan partai dari sekadar berbasis kepatuhan administrasi (compliance-based) menjadi berbasis kinerja (performance-based).

Ilustrasi Partai Politik. (Pixabay)
Ilustrasi Partai Politik. (Pixabay)

Sementara itu, Direktur IKPD Bappenas, Nuzula Anggeraini, menegaskan e-Banpol merupakan bagian dari upaya memperkuat tata kelola demokrasi, bukan sekadar digitalisasi pelaporan keuangan.

"Pembahasan e-Banpol ini tidak berdiri sendiri. Ini bukan sekadar soal aplikasi atau digitalisasi administrasi. E-Banpol harus dilihat sebagai bagian dari agenda yang lebih besar, yaitu bagaimana membangun tata kelola keuangan partai politik yang transparan, akuntabel, terukur, dan dapat diawasi," terang Nuzula.

baca juga

Ia mengatakan Bappenas memandang bantuan keuangan kepada partai politik sebagai investasi negara untuk memperkuat demokrasi. Oleh karena itu, peningkatan dukungan negara harus diiringi dengan standar transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi yang lebih tinggi.

Menurut Nuzula, kajian mengenai e-Banpol juga telah dibahas bersama Kementerian Dalam Negeri dan melibatkan partai politik dalam forum diskusi kelompok terarah (focus group discussion/FGD). Sejauh ini, usulan tersebut mendapat respons positif dan dinilai memiliki peluang untuk diterapkan.

Di sisi lain, Direktur Eksekutif Indonesia Corruption Watch (ICW), Almas Sjafrina, menilai e-Banpol dapat menjadi langkah awal untuk memperbaiki tata kelola keuangan partai politik. Namun, ia berharap transparansi nantinya tidak hanya mencakup dana bantuan negara.

"Saya masih punya harapan besar bahwa ke depan yang lebih diupayakan transparan dan akuntabel itu tidak hanya bantuan untuk partai politik atau anggaran negara untuk partai politik, tapi keseluruhan keuangan partai," kata Almas.

Menurutnya, selama ini masyarakat sering mendengar alasan partai politik mengalami keterbatasan anggaran. Namun, di sisi lain, publik juga menyaksikan berbagai kegiatan besar yang diselenggarakan partai tanpa memiliki akses terhadap informasi kondisi keuangan mereka secara menyeluruh.

Perludem menilai sistem pengelolaan bantuan keuangan partai politik saat ini masih menghadapi berbagai persoalan, mulai dari tingginya beban administrasi, minimnya transparansi, hingga belum adanya mekanisme pemantauan penggunaan dana secara langsung. Melalui e-Banpol, seluruh proses mulai dari pengajuan, penyaluran, penggunaan, pelaporan, hingga audit diharapkan dapat dilakukan secara digital dan lebih terbuka bagi masyarakat.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Peringatan dari Bappenas: SDM RI Kalah Jauh dari Tetangga, Kelas Menengah Banyak Turun Kasta

Peringatan dari Bappenas: SDM RI Kalah Jauh dari Tetangga, Kelas Menengah Banyak Turun Kasta

Bisnis | Rabu, 01 Juli 2026 | 15:39 WIB

Bappenas: Pakai AI, Polri Bisa Ungkap Kejahatan 20 Tahun Lalu dengan Presisi!

Bappenas: Pakai AI, Polri Bisa Ungkap Kejahatan 20 Tahun Lalu dengan Presisi!

News | Jum'at, 19 Juni 2026 | 15:53 WIB

RTM di Bappenas, Luhut Apresiasi Kinerja Kemensos Integrasikan Data dan Digitalisasi Bansos

RTM di Bappenas, Luhut Apresiasi Kinerja Kemensos Integrasikan Data dan Digitalisasi Bansos

News | Selasa, 12 Mei 2026 | 11:32 WIB

Cegah Kelelahan dan Dominasi Elit, Titi Anggraini Desak Pemisahan Pemilu Nasional-Daerah

Cegah Kelelahan dan Dominasi Elit, Titi Anggraini Desak Pemisahan Pemilu Nasional-Daerah

News | Jum'at, 08 Mei 2026 | 08:22 WIB

Menuju Pemilu 2029 yang Berbeda, Titi Anggraini Soroti Potensi Keragaman Calon Pemimpin Nasional

Menuju Pemilu 2029 yang Berbeda, Titi Anggraini Soroti Potensi Keragaman Calon Pemimpin Nasional

News | Kamis, 07 Mei 2026 | 23:41 WIB

PAN dan Demokrat Buka Suara soal Dana Parpol: Sudah Diaudit BPK, Tepis Isu Mahar

PAN dan Demokrat Buka Suara soal Dana Parpol: Sudah Diaudit BPK, Tepis Isu Mahar

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 18:34 WIB

PSHK Setuju Dana Banpol Naik, Tapi Pasang Syarat: Transparansi Total dan Reformasi Internal Partai

PSHK Setuju Dana Banpol Naik, Tapi Pasang Syarat: Transparansi Total dan Reformasi Internal Partai

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 17:59 WIB

Bapanas Proyeksikan 7 Komoditas Pangan Pokok Bebas Impor pada 2026, Stok Beras Capai 16 Juta Ton!

Bapanas Proyeksikan 7 Komoditas Pangan Pokok Bebas Impor pada 2026, Stok Beras Capai 16 Juta Ton!

News | Minggu, 12 April 2026 | 17:00 WIB

Bappenas Siapkan Rp56,3 Triliun untuk Bangun Kembali Wilayah Terdampak Bencana di Sumatera

Bappenas Siapkan Rp56,3 Triliun untuk Bangun Kembali Wilayah Terdampak Bencana di Sumatera

Foto | Jum'at, 20 Februari 2026 | 21:16 WIB

Purbaya Kritik Bappenas soal Anggaran Banjir Sumatra: Diketok Sedikit Biar Kerja Lebih Cepat

Purbaya Kritik Bappenas soal Anggaran Banjir Sumatra: Diketok Sedikit Biar Kerja Lebih Cepat

Bisnis | Rabu, 18 Februari 2026 | 16:36 WIB

Terkini

Voyager 1 NASA Tembus Jarak Satu Hari Cahaya dari Bumi, Cetak Sejarah Baru Antariksa

Voyager 1 NASA Tembus Jarak Satu Hari Cahaya dari Bumi, Cetak Sejarah Baru Antariksa

Tekno | Selasa, 17 November 2026 | 05:00 WIB

Kursi Wapres Pengganti Gibran: Nama Dasco Menguat, MPR Siapkan Pemilihan 9 Desember

Kursi Wapres Pengganti Gibran: Nama Dasco Menguat, MPR Siapkan Pemilihan 9 Desember

News | Selasa, 17 November 2026 | 05:00 WIB

Ruijie Networks Perkenalkan Solusi Jaringan Berbasis AI

Ruijie Networks Perkenalkan Solusi Jaringan Berbasis AI

Foto | Selasa, 17 November 2026 | 05:00 WIB

Mengejutkan! ESDM Banten Ungkap Potensi Emas dan Migas di Kawasan Taman Nasional Ujung Kulon

Mengejutkan! ESDM Banten Ungkap Potensi Emas dan Migas di Kawasan Taman Nasional Ujung Kulon

Banten | Senin, 16 November 2026 | 23:54 WIB

Kecelakaan Maut Biskita Bogor Bukan Kali Pertama

Kecelakaan Maut Biskita Bogor Bukan Kali Pertama

Bogor | Senin, 16 November 2026 | 23:50 WIB

PERADI Profesional Kerja Sama dengan Yayasan Tarumanagara dan Untar, Perkuat Bidang Ini

PERADI Profesional Kerja Sama dengan Yayasan Tarumanagara dan Untar, Perkuat Bidang Ini

Jakarta | Senin, 16 November 2026 | 22:55 WIB

Operasi Modifikasi Cuaca Jadi Opsi Mitigasi Bencana Hidrometeorologi

Operasi Modifikasi Cuaca Jadi Opsi Mitigasi Bencana Hidrometeorologi

News | Senin, 16 November 2026 | 22:37 WIB

Sertifikasi Pajak Resmi Dibuka, Cek Syarat dan Jadwalnya

Sertifikasi Pajak Resmi Dibuka, Cek Syarat dan Jadwalnya

Bisnis | Senin, 16 November 2026 | 22:37 WIB

Imigrasi Sumut Tegaskan Komitmen Dukung Pemeriksaan Interim BPK RI

Imigrasi Sumut Tegaskan Komitmen Dukung Pemeriksaan Interim BPK RI

Sumut | Senin, 16 November 2026 | 22:28 WIB

Kemenkeu Ungkap Nasib Terbaru Aset Tommy Soeharto usai Tak Laku-laku Dilelang Negara

Kemenkeu Ungkap Nasib Terbaru Aset Tommy Soeharto usai Tak Laku-laku Dilelang Negara

Bisnis | Senin, 16 November 2026 | 22:27 WIB

×