Eks Menhan Mark Esper: Tawaran Damai Iran Konyol, Merasa Lagi di Atas Angin

Suara.com - Ketegangan geopolitik di Jalur Selat Hormuz semakin memuncak setelah pemerintah Iran menetapkan sejumlah syarat perdamaian yang berat untuk membuka kembali jalur pelayaran vital tersebut. Langkah tegas Tehran ini dinilai menutup ruang negosiasi sekaligus mempertegas posisi tawar mereka dalam menghadapi tekanan militer Amerika Serikat.

Mantan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Mark Esper menilai seluruh tuntutan yang diajukan pihak Iran sama sekali tidak realistis untuk dipenuhi. Penilaian tersebut disampaikan Esper saat menanggapi dinamika diplomasi terbaru yang makin membuntu.

"Merek telah mengajukan tuntutan kepada Amerika Serikat, yang sejujurnya, konyol dan harus ditolak mentah-mentah," kata Esper, yang menjabat sebagai menteri pertahanan selama masa jabatan pertama Presiden Donald Trump, kepada co-anchor "This Week" ABC News, Jonathan Karl.

"Tuntutan seperti penarikan seluruh pasukan AS dari kawasan tersebut, penggantian biaya perang, fakta bahwa kita akan mengakhiri blokade kita, kita akan mengakhiri sanksi. Jadi ini sudah melampaui batas."

Persyaratan ketat tersebut mencakup pembukaan jalur pelayaran komersial ke volume normal sebelum terjadinya konflik bersenjata. Esper memandang poin-poin penekanan tersebut mencerminkan tingginya rasa percaya diri para pemimpin Iran atas kontrol wilayah perairan strategis itu.

"Ini menunjukkan bahwa mereka percaya bahwa mereka berada di atas angin, mereka percaya bahwa mereka menang, dan mereka memang sudah demikian. Jadi itulah yang sedang kita hadapi saat ini," kata Esper.

Strategi penekanan Tehran juga didukung oleh pergerakan kelompok-kelompok sekutu mereka di kawasan Timur Tengah. Esper menyoroti bagaimana Iran memanfaatkan pengaruh regionalnya untuk memperkuat posisi diplomasi di meja perundingan.

"Tuntutan yang baru saja mereka ajukan tadi malam menunjukkan bahwa mereka semakin berani, bahwa mereka merasa percaya diri dengan posisi mereka di dunia, dan pada saat yang sama mereka memamerkan kekuatan mereka dengan menggunakan perpanjangan tangan mereka," ujar Esper.

Di sisi lain, militer Amerika Serikat tengah berpacu dengan waktu untuk mengatasi keterbatasan persediaan amunisi strategis mereka. Esper mengonfirmasi bahwa kendala produksi dalam negeri menghambat akselerasi pasokan senjata untuk jangka pendek.

"Pemerintah sedang berusaha keras dalam berbagai cara," kata Esper.

"Tetapi ketika Anda berbicara tentang membutuhkan waktu dua tahun untuk membuat rudal Patriot, apa pun yang kita lakukan sekarang tidak akan membantu dalam jangka pendek, namun bagaimanapun juga tetap perlu dilakukan karena alasan strategis."

Kelangkaan pencegat rudal balistik menjadi salah satu faktor utama yang membatasi opsi serangan militer Washington saat ini. Pejabat internal mengonfirmasi bahwa cadangan senjata pertahanan udara berada pada level yang sangat mengkhawatirkan.

Presiden Donald Trump mengakui adanya dinamika pasokan amunisi yang menipis untuk jenis-jenis tertentu di gudang persenjataan. Meski demikian, Trump menegaskan bahwa persediaan amunisi jenis lain masih berada dalam kondisi yang sangat aman.

"Kita membutuhkan lebih banyak sepanjang waktu."

"Tetapi kami memiliki jenis amunisi tertentu yang sangat kuat [yang] pasokannya tidak terbatas, praktis tidak terbatas," kata sang presiden.

"Kami memiliki yang lain di mana situasinya sedikit lebih ketat, dan kami mendapatkannya setiap hari."

Defisit persenjataan yang dialami militer Amerika Serikat saat ini bukan merupakan persoalan mendadak, melainkan akumulasi kebijakan jangka panjang sejak era Perang Dingin. Pengeluaran amunisi secara besar-besaran untuk membantu negara mitra dalam konflik lain turut mempercepat penipisan cadangan nasional.

"Ini adalah situasi serius yang terjadi sejak akhir Perang Dingin dan keputusan yang kita buat antara saat itu, dan kemudian dengan dimulainya perang Irak dan Afganistan," kata Esper.

"Dan sejujurnya, ini dipercepat selama pemerintahan Biden ketika kita menghabiskan amunisi atau memberikan amunisi ke Ukraina."