Yayasan Harapan Ibu: Temuan Ratusan Senjata di Sekolah Murni Urusan Hukum, Bukan Konflik Internal

Suara.com - Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang (YHI-PP) membantah polemik di Sekolah Islam Harapan Ibu, Jakarta Selatan, semata-mata merupakan konflik internal yayasan. Mereka menegaskan, persoalan tersebut telah mengarah pada dugaan pelanggaran hukum setelah ditemukan ratusan senjata di salah satu ruang sekolah.

Kuasa hukum YHI-PP menyebut temuan itu mencakup 995 pucuk senjata jenis pistol, satu senjata api laras panjang, serta alat pembuat peluru. Dalam perkembangan selanjutnya, ditemukan pula dua linting ganja, narkoba, bong, dan 25 keping video porno.

Senjata-senjata tersebut diduga berkaitan dengan perusahaan milik Indra Wargadalem alias IWD. Menurut kuasa hukum, temuan tersebut tidak bisa direduksi sebagai perselisihan biasa di antara pengurus yayasan.

"Fakta tentang sekolah menjadi gudang senjata dan menyimpan narkoba hal ini tentu bukan konflik internal semata melainkan pelanggaran hukum yang tidak bisa ditolerir," tulis kuasa hukum dalam keterangannya.

Bantah Ada Sengketa Ahli Waris

Kuasa hukum YHI-PP juga membantah narasi yang menyebut polemik di yayasan merupakan sengketa antara ahli waris para pendiri.

Menurut mereka, tidak ada sengketa ahli waris dalam persoalan tersebut. Kuasa hukum juga menegaskan IWD bukan ahli waris salah satu pendiri yayasan.

"Dia orang luar yang masuk namun kemudian patut diduga ingin menguasai yayasan menjadi milik dan keluarganya," tulisnya.

Mereka turut membantah informasi yang menyebut keberadaan senjata di lingkungan sekolah berkaitan dengan kegiatan ekstrakurikuler menembak.

Kuasa hukum menegaskan Sekolah Islam Harapan Ibu sejak awal berdiri tidak pernah memiliki kegiatan ekstrakurikuler tersebut. Selain itu, area sekolah merupakan ruang yang digunakan anak-anak sehingga dinilai tidak memungkinkan dipakai untuk aktivitas menembak.

"Sejak sekolah berdiri tidak pernah ada ekstrakurikuler menembak, karena tidak mungkin menembak diadakan didalam area sekolah juga, semua area sekolah adalah tempat terbuka untuk bermain anak, yang tentunya tidak aman untuk anak- anak (untuk kepentingan terbaik anak)," tegasnya.

Bantah Senjata Diketahui Pendiri

Kuasa hukum juga merespons narasi yang menyebut keberadaan senjata di ruang sekolah telah mendapat persetujuan almarhum Letjen TNI (Purn) KPH Soerjo Wirjohadipoetro, salah satu pendiri yayasan.

Mereka menyebut kondisi kesehatan Soerjo telah menurun sejak 2018. Pada sekitar 2020, ketika berusia 103 tahun, Soerjo disebut mengalami keterbatasan kemampuan hingga akhirnya meninggal dunia pada 2022 dalam usia 105 tahun.

Karena itu, kuasa hukum mempertanyakan klaim bahwa almarhum mengetahui dan menyetujui keberadaan kegiatan menembak di lingkungan sekolah.

"Sekitar tahun 2020 (usia 103 tahun) kondisinya lebih menurun mengalami keterbatasan kemampuan dan pada tahun 2022 meninggal pada usia 105 tahun, tidak mungkin memahami, mengetahui, dan menyetujui adanya usulan ekstakurikuler menembak," tulis kuasa hukum.

Adam Malik hingga Soerjo Pendiri Yayasan

YHI-PP memiliki sejarah panjang dalam dunia pendidikan. Wakil Presiden ke-3 RI Adam Malik tercatat sebagai salah satu pendiri Yayasan Harapan Ibu yang kemudian menaungi Sekolah Islam Harapan Ibu di Pondok Pinang.

Yayasan itu berdiri pada 7 Juni 1979. Gagasan pendiriannya berawal dari sebuah kelompok pengajian. KH Mawardi Labay el-Sulthani yang menjadi guru dalam kegiatan tersebut kemudian mencetuskan gagasan untuk mendirikan sekolah.

Salah satu persoalan yang dihadapi saat itu adalah modal dan lahan. Para pendiri kemudian mendatangi Adam Malik yang ketika itu menjabat sebagai Wakil Presiden. Adam Malik kemudian mengarahkan agar tanah di kawasan Pondok Pinang dimanfaatkan untuk mendirikan sekolah.

Dalam perkembangannya, YHI-PP mengelola layanan pendidikan mulai dari tingkat TK, SD, SMP hingga SMA Islam.

Selain Yan Sofyan Syafe'i yang masih hidup, para pendiri lainnya, yakni Adam Malik, Letjen TNI (Purn) KPH Soerjo Wirjohadipoetro, KH Mawardi Labay el-Sulthani, serta Otto Malik yang merupakan putra Adam Malik, telah meninggal dunia.

Kuasa Hukum Soroti Posisi IWD

Dalam klarifikasinya, kuasa hukum YHI-PP juga menyoroti posisi IWD dalam struktur yayasan.

Mereka menegaskan IWD bukan pendiri, anak pendiri, maupun cucu pendiri YHI-PP. IWD disebut mulai berada di lingkungan yayasan sejak 30 September 2008.

Kuasa hukum turut menyinggung Akta Nomor 88 dan putusan Mahkamah Agung Nomor 432 K/Pid/2014 yang disebut menyatakan IWD bersalah karena menyuruh memasukkan keterangan palsu dalam akta autentik.

Menurut kuasa hukum, pada 2011 IWD mengusulkan istrinya, SSA, menjadi anggota Pengawas YHI-PP. Pada tahun yang sama, APK yang merupakan kakak kandung IWD juga dimasukkan sebagai anggota Pembina.

Kemudian pada 2022, SSA yang sebelumnya menjadi anggota Pengawas diangkat sebagai anggota Pembina. Setelah Soerjo meninggal dunia pada tahun yang sama, struktur Pembina YHI-PP menyisakan tiga orang.

Dua di antaranya disebut merupakan kerabat dekat IWD, yakni SSA dan APK. Sementara satu anggota lainnya adalah ESS, putri almarhum Soerjo.

Kuasa hukum menilai komposisi tersebut membuat keluarga IWD menguasai kuorum dan mayoritas suara dalam Rapat Pembina.

Kondisi itu kemudian disebut menjadi salah satu dasar munculnya dugaan berbagai perbuatan yang telah dilaporkan kepada Polres Metro Jakarta Selatan dan Polda Metro Jaya.

"Dari penguasaan terhadap kuorum Rapat Pembina dan mayoritas suara dalam Rapa Pembina inilah IWD diduga mulai melakukan serangkaian perbuatan-perbuatan yang kemudian menjadi dasar pelaporan kepada kepolisian (Polres Jakarta Selatan dan Polda Metro Jaya)," kata kuasa hukum.

Polemik pengelolaan YHI-PP kini pun tidak hanya berkaitan dengan struktur kepengurusan.

Kuasa hukum menilai temuan ratusan senjata di ruang sekolah menjadi persoalan tersendiri yang harus dipisahkan dari sengketa internal karena menyangkut dugaan penyalahgunaan lingkungan pendidikan dan potensi pelanggaran hukum.