REGIONAL:
- DPR meminta pemerintah mengevaluasi standar operasional prosedur penanganan kebakaran hutan seluas 720 hektare di Gunung Bromo.
- Alex Indra Lukman menyatakan pemadaman terkendala asap tebal, kondisi geografis, serta belum terpenuhinya syarat modifikasi cuaca.
- Komisi IV DPR mendorong BNPB memegang komando penanganan lintas wilayah serta perlunya penerapan teknologi dan pengelolaan kawasan lebih baik.
"Ada beberapa hal yang mesti kita pikirkan. Yang pertama adalah penggunaan teknologi yang jauh lebih canggih, selain water bombing dan modifikasi cuaca. Bisa jadi ada sejenis cairan atau gel yang bisa disemprot dari udara untuk pemadaman," tuturnya.
Namun, bagi Alex, persoalan karhutla tidak berhenti pada teknologi pemadaman.
Ia menilai pengelolaan kawasan TNBTS juga perlu diperkuat agar pencegahan kebakaran dapat dilakukan sejak awal. Salah satu usulnya adalah mendorong unit pengelola kawasan tersebut menjadi Badan Layanan Umum (BLU).
Dengan status tersebut, Alex berharap pengelola dapat memanfaatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) secara lebih maksimal untuk menjaga kawasan.
"Sehingga Kepala Badan di sana bisa memanfaatkan dengan maksimal PNBP yang mereka terima, ya toh, untuk membangun kerja sama dengan komunitas-komunitas di sana untuk menjaga dan merawat kawasan Taman Nasional Bromo tersebut," ujarnya.
TERPOPULER