Pansus Agraria Mandek, Dasco Kumpulkan Para Menteri untuk Bereskan Konflik Lahan

Suara.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memimpin rapat koordinasi lintas kementerian bersama Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/8/2026).

Pertemuan strategis ini digelar guna membahas percepatan penyelesaian berbagai konflik agraria yang dinilai sudah dalam kondisi mendesak.

Dalam rapat tersebut, Dasco didampingi oleh dua Wakil Ketua DPR lainnya, yakni Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal.

Sementara itu, jajaran menteri kabinet, di antaranya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, serta Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto. Turut hadir Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan dan Sekretaris Jenderal KPA Dewi Kartika.

Dasco mengungkapkan bahwa meski DPR telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) Agraria, proses yang berjalan di sana dinilai belum memberikan dampak signifikan secara cepat.

Padahal, persoalan sengketa lahan di lapangan terus berkembang dan membutuhkan penanganan tanpa harus menunggu birokrasi jangka panjang.

“Kalau dilihat grand design soal KPA ini tentunya akan memakan waktu yang lama dan panjang. Sementara, Pansus Agraria yang sudah dibentuk DPR itu juga belum bisa menghasilkan banyak,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/8/2026).

Ia menegaskan pentingnya langkah proaktif agar konflik-konflik di lapangan tidak semakin berlarut-larut. Ia berinisiatif mempertemukan langsung para pengambil kebijakan dengan pihak KPA.

“Nah oleh karena itu, kejadian demi kejadian di lapangan yang kemudian datang silih berganti, itu juga tidak bisa menunggu dan harus juga cepat diselesaikan,” jelas Dasco.

Ia menambahkan bahwa fokus utama pertemuan hari ini adalah pada kasus-kasus krusial yang memerlukan keputusan cepat dari kementerian terkait.

“Nah oleh karena itu, saya kemudian berinisiatif mengundang kementerian dan lintas kementerian atau lembaga pada hari ini. Gunanya adalah membicarakan beberapa hal-hal yang strategis serta konflik-konflik agraria yang sangat mendesak untuk segera dituntaskan,” sambungnya.

Mengingat keterbatasan waktu, Dasco meminta KPA untuk memprioritaskan pemaparan pada kasus-kasus yang paling darurat agar bisa segera dicarikan jalan keluarnya oleh pemerintah.

“Nah mungkin dari KPA nanti bisa memaparkan, tapi mohon maaf juga kalau karena keterbatasan waktu kita, kita juga batasi mungkin beberapa persoalan yang sangat-sangat mendesak untuk kita segera selesaikan,” katanya.

Dasco berharap kehadiran menteri-menteri yang memiliki kewenangan penuh dapat langsung memutus mata rantai birokrasi yang selama ini menghambat penyelesaian sengketa lahan.

"Mumpung nih ada nih, menteri, wakil menteri yang semua bisa ambil keputusan pada saat ini dan kita bisa ambil keputusannya untuk masalah A, B, C, kita sepakati di sini,” pungkasnya.