Bambang Harymurti Usul RUU Perampasan Aset Berganti Nama Jadi RUU Melindungi Aset

Suara.com - Pakar publik sekaligus jurnalis senior Bambang Harymurti mengusulkan perubahan nomenklatur Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (11/8/2026).

Bambang menyarankan agar regulasi tersebut nantinya menggunakan judul RUU Melindungi Aset. Menurutnya, perubahan nama penting untuk mempertegas filosofi pemulihan aset negara sekaligus memastikan hak masyarakat atas asetnya tetap terlindungi.

“Saya agak lancang coba cari-cari karena saya seorang redaksi, sebetulnya apa judul yang lebih tepat untuk Undang-Undang Perampasan Aset. Dan saya mencoba mengusulkan lebih baik itu judul undang-undangnya Melindungi Aset, Aset Rakyat dan Pemulihannya,” kata Bambang di hadapan anggota Komisi III DPR.

Dalam pemaparannya, Bambang menyoroti potensi kerawanan dalam RUU Perampasan Aset karena regulasi tersebut nantinya memberikan kewenangan besar kepada negara untuk mengambil alih hak milik pribadi.

Ia menilai kewenangan tersebut harus diimbangi dengan mekanisme perlindungan yang kuat agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan tertentu.

“Jangan, jangan sampai Undang-Undang Perampasan Aset itu malah melegalisir perbuatan penyalahgunaan menjadi pencurian aset secara legal,” tegasnya.

Usulkan 10 Pagar Perlindungan
Untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan, Bambang mengusulkan 10 “pagar pelindung” hak rakyat yang perlu menjadi pedoman dalam pembahasan RUU tersebut.

Poin pertama, perampasan aset secara permanen harus diputuskan oleh pengadilan yang independen. Kedua, beban pembuktian tetap berada di tangan negara.

“Maka hukum pertamanya adalah perampasan aset secara permanen harus diputuskan pengadilan yang independen. Nah ini penting, independen. Kedua, negara tetap memikul beban pembuktian,” jelas Bambang.

Ketiga, ia meminta standar pembuktian diterapkan secara ketat. Sementara penyitaan tanpa proses pengadilan hanya diperbolehkan dalam kondisi yang benar-benar mendesak.

Menurut Bambang, kondisi luar biasa tersebut juga harus dirumuskan secara tertulis dan jelas agar tidak menimbulkan tafsir yang terlalu luas.

“Yang ketentuan luar biasa itu dirumuskan secara tertulis dan tertutup, tidak multi-interpretasi,” ujarnya.

Keempat, kekayaan yang belum dapat dijelaskan asal-usulnya tidak boleh secara otomatis dianggap sebagai hasil tindak pidana.

Kelima, hak pihak ketiga yang beriktikad baik harus dilindungi. Keenam, pasangan atau pihak lain yang tidak terlibat dalam tindak pidana juga tidak boleh ikut dirugikan.

“Jangan menjadi guilty by association. Ketujuh, harus ada hubungan faktual dan temporal antara tindak pidana dan aset. Kedelapan, pengelolaan aset harus independen dan transparan,” papar Bambang.

Poin kesembilan yang diusulkan adalah tersedianya restitusi dan kompensasi apabila terjadi kesalahan dalam proses perampasan aset.

Terakhir, Bambang menekankan perlunya larangan tegas terhadap penyalahgunaan kewenangan untuk kepentingan politik.

“Kesembilan, harus tersedia restitusi dan kompensasi atas perampasan yang keliru. Dan kesepuluh, ini penting, penyalahgunaan kewenangan untuk tujuan politik harus dilarang secara tegas,” pungkasnya.

Bambang berharap pembahasan RUU Perampasan Aset tidak hanya berorientasi pada kewenangan negara dalam mengambil alih aset hasil tindak pidana, tetapi juga memastikan adanya perlindungan hukum yang kuat bagi masyarakat.

Dengan demikian, upaya pemulihan aset dapat berjalan tanpa mengorbankan hak kepemilikan warga maupun membuka ruang bagi penyalahgunaan kewenangan.