REGIONAL:
Suara.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengajak pemerintah daerah mengoptimalkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk mempercepat penurunan stunting, mengurangi kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrem, serta meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Ajakan itu disampaikan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi Khusus antara Kemendagri, Badan Gizi Nasional (BGN), dan seluruh pemerintah daerah yang digelar secara hybrid di Ruang Sidang Utama, Gedung A Lantai 3, Kantor Pusat Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (13/8/2026).
Tito mengatakan kepala daerah memiliki sejumlah indikator kinerja yang harus dicapai, mulai dari penurunan stunting, pengentasan kemiskinan, hingga peningkatan IPM.
Menurut Tito, Program MBG dapat membantu pemerintah daerah mencapai tiga target itu tanpa membebani anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) karena program didukung anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
"Nah ini dengan adanya Program MBG, tiga-tiganya ini terbantu, kepala daerah akan sangat terbantu. Ada program makan bergizi yang gratis tanpa APBD, didukung APBN," kata Tito.
Pelibatan pemerintah daerah dalam Program MBG telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis.
Karena itu, Kemendagri mendorong pemerintah daerah memanfaatkan program ini untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan di wilayah masing-masing.
Selain meningkatkan kualitas gizi masyarakat, Program MBG juga diyakini mampu menggerakkan perekonomian daerah.
Tito menjelaskan program ini akan memperkuat rantai pasok di berbagai sektor, mulai dari pertanian, perikanan, hingga peternakan.
Program ini juga dinilai dapat membantu menjaga stabilitas harga pangan melalui penyerapan komoditas di daerah.
"Nah, jadi memang banyak sekali manfaatnya rekan-rekan pemerintah daerah. Kita harus dukung," ujar Tito.
Sebagai bagian dari penguatan tata kelola Program MBG, Kemendagri dan BGN menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Data Kependudukan.
Perjanjian itu ditandatangani Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Teguh Setyabudi bersama Sekretaris Utama BGN Lili Khamiliyah. Penandatanganan disaksikan langsung oleh Mendagri Muhammad Tito Karnavian dan Kepala BGN Sudaryono.
Tito mengatakan kerja sama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan membantu pemerintah memvalidasi data penerima manfaat Program MBG secara lebih akurat.
Dengan dukungan data kependudukan, pemerintah tidak hanya dapat mengetahui jumlah penerima manfaat, tetapi juga memastikan identitas setiap penerima manfaat.
"Dengan adanya kerja sama Dukcapil, kami sangat harapkan nanti ini akan memberikan kontribusi juga kepada program MBG BGN. Tidak hanya kuantitatif, jumlah anak atau ibu yang menjadi penerima manfaat, tapi langsung bisa secara kualitatif, yaitu siapa penerimanya. Itu bisa ketahuan," kata Tito.
Rapat koordinasi juga dihadiri Kepala BGN Sudaryono, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari, Wakil Kepala BGN Trenggono, serta jajaran pemerintah daerah dari seluruh Indonesia yang mengikuti kegiatan secara virtual.***
Kontributor: Mohammad Rhadzaki Ramadhan
TERPOPULER