Paradoks AI, Ciptakan Pengangguran Massal Hingga Krisis Air di India

Mengapa Eksploitasi Air Tanah Terus Melonjak?

Eksploitasi air tanah di Ghaziabad sudah melampaui ambang batas aman yang direkomendasikan otoritas resmi. Laporan Central Ground Water Board mencatat pengambilan air tanah pada 2024-2025 mencapai 272 persen dari kapasitas terbarukan.

Kepala Departemen Ilmu Alam TERI University, Ranjana Ray Chaudhuri, menyebut promosi kawasan komersial awal kerap mengabaikan daya dukung lingkungan.

"Ketika wilayah Ghaziabad dan Noida mulai terurbanisasi, hal terbesar yang mereka pasarkan... adalah kelimpahan air karena adanya air saluran, air sungai, dan air tanah," kata Chaudhuri.

Kebutuhan pendinginan fasilitas server kini menambah beban konsumsi air tanah lingkungan sekitar.

"Secara keseluruhan, terjadi peningkatan penggunaan air, dan penggunaan air itu bukan hanya penggunaan air tanah," ujarnya. "Hal ini juga disebabkan oleh wilayah sekitarnya yang perlu menggunakan lebih banyak air."

Pemerintah Uttar Pradesh justru menerbitkan rancangan kebijakan pusat data 2026 yang menjamin pasokan air 24 jam nonstop bagi industri. Di sisi lain, pembatalan proyek pengalihan air Sungai Gangsa pada 2025 makin memupuskan harapan warga Khora.

Fasilitas megah AdaniConnex, hasil patungan Adani Group dan EdgeConneX AS, berdiri anggun tidak jauh dari pemukiman Khora. Perusahaan penyedia infrastruktur pusat data tersebut belum memberikan jawaban resmi mengenai volume konsumsi air harian mereka.

Apakah Regulasi Air Bagi Pusat Data Masih Lemah?

Perwakilan senior CEEW, Prateek Aggarwal, menyoroti lonjakan beban air akibat pesatnya pertumbuhan kawasan Noida.

"[Di Noida] krisis air sangat tinggi karena permintaan perkotaan melonjak cepat dan air tanah tetap menjadi sumber utama," kata Aggarwal.

Persaingan antar-fasilitas dalam menyedot air dari satu sumber akuifer yang sama mempercepat kekeringan kawasan.

"Tekanan nyata di tempat seperti Wilayah Ibu Kota Nasional berasal dari banyak fasilitas yang berbagi satu akuifer yang sama, bukan dari satu proyek saja," ujar Aggarwal.

Ketiadaan kewajiban transparansi publik membuat jumlah konsumsi air pusat data sulit dipantau secara akurat. Pengamat Hukum Lingkungan NLSIU, Gayatri Naik, menilai aturan pengawasan penggunaan air industri di India masih sangat longgar.

Ketentuan izin penyedotan air tanah komersial di India belum mewajibkan pelaporan berkala jumlah konsumsi riil.

"Kami tidak memiliki aspek regulasi yang konklusif mengenai pengaturan penggunaan air oleh pusat-pusat data ini," kata Naik.

Ketimpangan akses air antara korporasi teknologi dan masyarakat memicu persoalan keadilan sosial yang serius.

"Bagaimana Anda akan menyeimbangkan antara air yang dibutuhkan untuk minum dan permintaan air oleh perusahaan-perusahaan yang menyedot air dari wilayah krisis air?" tanya Naik.

"Jadi hal ini dapat memicu ketidakadilan sosial dan distributif."

Kapasitas pusat data nasional India melesat empat kali lipat dari 375 megawatt pada 2020 menjadi 1.500 megawatt pada 2025. Data Center Map mencatat ada 305 pusat data yang beroperasi di India hingga saat ini.

Total konsumsi air seluruh pusat data tersebut diperkirakan menembus 150 juta ton pada 2025 dan berpotensi melonjak dua kali lipat pada 2030. Peningkatan kebutuhan infrastruktur AI global menempatkan India sebagai pusat data baru di Asia.

Beberapa pakar mendesak India mengadopsi regulasi ketat seperti Uni Eropa yang mewajibkan transparansi penggunaan energi dan air. Aggarwal menyarankan kewajiban pelaporan tahunan untuk konsumsi air, listrik, dan jejak karbon industri.

"Penggunaan energi, air, dan karbon dilaporkan setiap tahun, termasuk dari mana persisnya air berasal dan berapa banyak yang didaur ulang," pungkas Aggarwal.