REGIONAL:
- DPRD DKI Jakarta mengusulkan mekanisme sanggah manual untuk mempercepat perbaikan data desil yang menghambat bantuan sosial.
- Ketua Komisi E M. Subki menyatakan keterlambatan perubahan data nasional merugikan warga yang membutuhkan pelayanan kesejahteraan.
- DPRD DKI Jakarta berencana membentuk panitia khusus guna memastikan pendataan ekonomi daerah lebih tepat sasaran.
Suara.com - DPRD DKI Jakarta mengusulkan mekanisme sanggah manual untuk mempercepat perbaikan data desil warga yang selama ini dinilai menghambat penyaluran bantuan sosial hingga program pendidikan.
Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta M. Subki mengatakan persoalan data desil menjadi krusial karena status tersebut menjadi acuan dalam berbagai program pelayanan sosial dan kesejahteraan masyarakat.
“Banyak urusan yang semua datanya tersangkut di desil. Pendidikan, sosial, termasuk di dalamnya Bansos-Bansos, banyak terhambat di desil,” kata Subki usai memimpin rapat kerja bersama Biro Kesejahteraan Sosial (Kesos) Setda DKI Jakarta dan Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) di Gedung DPRD DKI Jakarta, baru-baru ini.
Menurut Subki, Pemprov DKI perlu segera memfinalisasi data desil agar warga yang merasa status ekonominya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya memiliki jalur perbaikan yang lebih cepat.
Salah satu solusi yang ditawarkan adalah membuka mekanisme sanggah manual.
Mekanisme tersebut dinilai dapat menjadi alternatif bagi warga yang kesulitan memperbarui data melalui sistem daring.
“Supaya masyarakat nggak bertanya-tanya,” katanya.
Perubahan Data Terlalu Lambat
Subki menjelaskan, lambannya perubahan data desil terjadi karena pengelolaan data tidak sepenuhnya berada di tingkat Pemprov DKI.
Data tersebut mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola melalui sistem data nasional.
“Jadi agak lama naiknya, agak lama juga turunnya. Sehingga perubahan data desil yang hasil dari sanggah masyarakat juga dinilai sangat lambat,” jelasnya.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi merugikan warga karena perubahan kondisi ekonomi seseorang tidak selalu langsung tercermin dalam data.
Akibatnya, warga yang seharusnya menerima bantuan atau mengakses program tertentu bisa terkendala karena status desilnya.
Untuk mendorong percepatan perbaikan, Subki juga mengusulkan pembentukan panitia khusus (Pansus) desil di DPRD DKI Jakarta.
Menurutnya, penggunaan data tunggal secara nasional tetap penting untuk memastikan adanya standar pendataan yang sama. Namun, karakteristik sosial dan ekonomi Jakarta dinilai memiliki kekhususan dibandingkan daerah lain.
