- DPRD DKI Jakarta mengusulkan mekanisme sanggah manual untuk mempercepat perbaikan data desil yang menghambat bantuan sosial.
- Ketua Komisi E M. Subki menyatakan keterlambatan perubahan data nasional merugikan warga yang membutuhkan pelayanan kesejahteraan.
- DPRD DKI Jakarta berencana membentuk panitia khusus guna memastikan pendataan ekonomi daerah lebih tepat sasaran.
“Bisa jadi standar Jakarta dengan standar lain itu beda,” tutur Subki.
Karena itu, dia meminta hasil pendataan nasional mengenai kondisi ekonomi masyarakat benar-benar mencerminkan keadaan warga di lapangan.
Akurasi data dinilai penting agar tidak kembali menimbulkan persoalan dalam penyaluran bantuan maupun pelayanan sosial.
“Kami juga minta hasil dari sensus data nasional tentang terkait ekonomi ini juga harus benar-benar tepat sasaran,” pungkasnya.