Hampir Semua Layanan Publik di Jakarta Kini Gratis, Warga Diminta Ikut Awasi

Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan hampir seluruh layanan pengurusan kebutuhan masyarakat di Jakarta saat ini tidak dipungut biaya alias gratis.

Pramono mengatakan kebijakan layanan gratis tersebut menjadi salah satu hal yang ingin ditekankan Pemprov DKI Jakarta dalam kampanye antikorupsi. Menurutnya, layanan publik yang tidak berbayar dapat menjadi bagian dari upaya mencegah praktik pungutan maupun penyalahgunaan kewenangan.

"Sekarang ini hampir semua pengurusan di Jakarta yang menyangkut masyarakat hampir semuanya gratis," kata Pramono saat menghadiri Fun Walk dalam rangka Kampanye Antikorupsi Serentak 2026 .

Pramono menekankan bahwa integritas menjadi salah satu hal utama yang harus dijaga dalam penyelenggaraan pemerintahan.

"Sehingga itulah yang ingin kami lakukan dalam acara kampanye bersama dengan KPK Ini mudah-mudahan ini menjadi hal yang baik, terutama bagi birokrasi yang ada di balai kota dan juga seluruh jajaran OBD," lanjutnya.

Menurut Pramono, kegiatan kampanye antikorupsi bersama KPK itu menjadi bagian dari upaya membangun kesadaran antikorupsi tidak hanya di lingkungan pemerintahan, tetapi juga di tengah masyarakat.

Pramono mengatakan Pemprov DKI Jakarta selama ini terus berkoordinasi dengan KPK, khususnya dalam kegiatan pemerintahan yang memiliki risiko maupun nilai anggaran besar.

Sebagai gubernur, ia mengaku selalu meminta jajaran Pemprov DKI Jakarta melakukan koordinasi dan pendampingan dengan KPK dalam kegiatan-kegiatan tersebut.

"Selama ini pemerintah DKI Jakarta dengan KPK melakukan koordinasi yang sangat baik. sebagai gubernur Jakarta saya selalu meminta kepada seluruh jajaran balai kota dalam setiap kegiatan yang berisiko dan bernilai untuk selalu melakukan koordinasi dan pendampingan dengan KPK," kata Pramono.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan lembaganya akan terus mengawal pembangunan yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya.

Johanis mengingatkan bahwa kepala daerah tidak selalu mengetahui seluruh tindakan yang dilakukan oleh pelaksana di lapangan. Karena itu, ia meminta masyarakat ikut mengawasi berbagai proyek dan kegiatan pembangunan di Jakarta.

"Kami juga akan mengawal terus agar pembangunan itu tidak ada yang disalahgunakan oleh pelaksana-pelaksana di lapangan. Pak Gubernur tentunya mengharapkan yang terbaik. Tapi Pak Gub mungkin tidak tahu ada pelaksana-pelaksana yang tidak baik," ujar Johanis.

Ia meminta masyarakat menyampaikan informasi apabila menemukan dugaan penyalahgunaan dalam kegiatan pembangunan Pemprov DKI Jakarta.

"Kami mohon dukungan semua masyarakat yang ada agar setiap ada kegiatan pembangunan di pemerintah DKI tolong disampaikan kepada Pak Gubernur dan disampaikan juga pada kami, agar kami dapat berkoordinasi dengan Pak Gubernur untuk kemudian mengambil tindakan tegas terhadap pelaku-pelaku yang menyalahgunakan kewenangan," katanya.

Johanis menegaskan pengawasan tersebut penting karena anggaran yang digunakan pemerintah pada dasarnya berasal dari masyarakat.