Butuh Waktu Lebih Lama, DPR Patok RUU Perampasan Aset Rampung Paling Lambat Akhir 2026

Dwi Bowo Raharjo, Bagaskara Isdiansyah

Selasa, 18 Agustus 2026 | 09:52 WIB
Butuh Waktu Lebih Lama, DPR Patok RUU Perampasan Aset Rampung Paling Lambat Akhir 2026
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman. (Suara.com/Bagas)
baca 10 detik
  • Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menargetkan pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset rampung pada Desember 2026.
  • Komisi III menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum secara maraton untuk menyerap berbagai aspirasi masyarakat secara luas.
  • Rancangan undang-undang ini memerlukan waktu lebih lama karena merupakan konsep hukum baru di Indonesia.

Suara.com - Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan komitmen lembaganya untuk menuntaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

Ia menargetkan payung hukum krusial tersebut dapat disahkan menjadi undang-undang paling lambat pada Desember 2026.

Habiburokhman menjelaskan, bahwa pembahasan intensif akan terus berlanjut pada Masa Sidang I tahun sidang 2026-2027.

Dalam prosesnya, Komisi III berencana menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) secara maraton guna menyerap aspirasi dari berbagai lapisan masyarakat.

"Kami menargetkan RUU Perampasan Aset bisa disahkan sebelum Desember 2026 atau paling lama dua kali masa sidang," ujar Habiburokhman dalam keterangannya dikutip Suara.com, Selasa (18/8/2026).

Untuk menjamin kualitas undang-undang tersebut, Komisi III akan meluangkan waktu setidaknya dua hingga tiga kali dalam seminggu untuk melakukan RDPU.

Langkah ini diambil mengingat banyaknya elemen masyarakat yang ingin memberikan masukan terkait RUU ini.

"Kami semaksimal mungkin akan meluangkan waktu menerima mereka demi memenuhi asas partisipasi bermakna (meaningful participation)," kata dia.

Habiburokhman tidak menampik bahwa proses pengesahan RUU Perampasan Aset memakan waktu lebih lama dibandingkan dengan UU KUHAP maupun UU Polri yang sebelumnya telah disahkan oleh Komisi III.

baca juga
ilustrasi RUU Perampasan Aset (ist)
ilustrasi RUU Perampasan Aset (ist)

Ia menjelaskan, penyebab utama lambatnya proses ini adalah karena konsep dan rancangan RUU Perampasan Aset merupakan hal yang sama sekali baru dalam sistem hukum di Indonesia.

Hal ini berbeda dengan revisi UU KUHAP atau UU Polri yang sudah memiliki landasan konsep dari undang-undang sebelumnya.

"Berbeda dengan UU KUHAP dan UU Polri yang konsep dan UU lamanya memang sudah ada. RUU Perampasan Aset ini adalah hal yang benar-benar baru," jelas politisi Partai Gerindra tersebut.

Meski membutuhkan waktu lebih, Habiburokhman menegaskan bahwa tujuan utama dari percepatan dan ketelitian pembahasan ini adalah untuk memperkuat instrumen hukum nasional.

"Kita bertekad UU ini bisa semakin memaksimalkan pemberantasan korupsi di tanah air," pungkasnya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

DPR Klaim Lembur Rampungkan RUU Perampasan Aset, Banyak Serap Aspirasi Masyarakat

DPR Klaim Lembur Rampungkan RUU Perampasan Aset, Banyak Serap Aspirasi Masyarakat

News | Jum'at, 14 Agustus 2026 | 18:29 WIB

Puan Maharani Pidato Jawab Penantian RUU Perampasan Aset: Sedang Tahap Penyusunan

Puan Maharani Pidato Jawab Penantian RUU Perampasan Aset: Sedang Tahap Penyusunan

News | Jum'at, 14 Agustus 2026 | 15:36 WIB

Soal RUU Perampasan Aset: Menkum Sebut Draf Sudah Siap, Pemerintah Tunggu Inisiatif DPR

Soal RUU Perampasan Aset: Menkum Sebut Draf Sudah Siap, Pemerintah Tunggu Inisiatif DPR

News | Jum'at, 14 Agustus 2026 | 14:28 WIB

Prabowo Soroti Tambang Ilegal di Babel, DPR Ikut Bersuara soal Oknum Aparat

Prabowo Soroti Tambang Ilegal di Babel, DPR Ikut Bersuara soal Oknum Aparat

News | Jum'at, 14 Agustus 2026 | 13:25 WIB

Terkini

Cara Memulihkan Chat WhatsApp yang Terhapus Tanpa Cadangan Google Drive

Cara Memulihkan Chat WhatsApp yang Terhapus Tanpa Cadangan Google Drive

Tekno | Jum'at, 20 November 2026 | 06:00 WIB

Setelah 18 Tahun Bergulir, DPR Sahkan UU Perampasan Aset

Setelah 18 Tahun Bergulir, DPR Sahkan UU Perampasan Aset

Foto | Jum'at, 20 November 2026 | 06:00 WIB

Berapa Biaya Nikah di KUA dan Luar KUA Terbaru 2026? Cek Rincian Tarifnya

Berapa Biaya Nikah di KUA dan Luar KUA Terbaru 2026? Cek Rincian Tarifnya

Lifestyle | Jum'at, 20 November 2026 | 05:50 WIB

PB ORAMA Punya Ambisi Besar, Majiang Indonesia Disiapkan Tembus Level Internasional

PB ORAMA Punya Ambisi Besar, Majiang Indonesia Disiapkan Tembus Level Internasional

Sport | Jum'at, 20 November 2026 | 01:49 WIB

Dari Tanah Kaya Sumber Daya, OJK Menenun Jalan Kemandirian Ekonomi Sultan Muda

Dari Tanah Kaya Sumber Daya, OJK Menenun Jalan Kemandirian Ekonomi Sultan Muda

Sumsel | Kamis, 19 November 2026 | 23:53 WIB

Prabowo dan Putin Gelar Pertemuan Empat Mata Selama Satu Jam, Bahas Apa?

Prabowo dan Putin Gelar Pertemuan Empat Mata Selama Satu Jam, Bahas Apa?

News | Kamis, 19 November 2026 | 21:50 WIB

BRIN Ungkap Belanja Riset Indonesia Baru 0,23 Persen PDB, Apa Dampaknya bagi Pendidikan Tinggi?

BRIN Ungkap Belanja Riset Indonesia Baru 0,23 Persen PDB, Apa Dampaknya bagi Pendidikan Tinggi?

News | Kamis, 19 November 2026 | 21:44 WIB

PMLI Terima Certificate of Approval Pelatihan Pandu Laut Dalam dari Kementerian Perhubungan

PMLI Terima Certificate of Approval Pelatihan Pandu Laut Dalam dari Kementerian Perhubungan

News | Kamis, 19 November 2026 | 21:39 WIB

Guru Saja Wajib S1, Mengapa Anggota DPR yang Digaji Ratusan Juta Cukup Lulusan SMA?

Guru Saja Wajib S1, Mengapa Anggota DPR yang Digaji Ratusan Juta Cukup Lulusan SMA?

News | Kamis, 19 November 2026 | 21:35 WIB

Indeks CFX10 Bangkit ke Level 775,27, Kripto Cardano Pimpin Penguatan

Indeks CFX10 Bangkit ke Level 775,27, Kripto Cardano Pimpin Penguatan

Bisnis | Kamis, 19 November 2026 | 21:34 WIB

×