Thailand Diteror Penembakan Massal, Kanapa Ini Bisa Terjadi dan Apa Akar Masalahnya?

Suara.com - Penghentian izin kepemilikan senjata api baru serta pengetatan razia oleh Pemerintah Thailand dinilai gagal menyasar akar masalah utama peredaran senjata api di negeri gajah putih tersebut. Lemahnya penegakan hukum pasca-penerbitan izin dan maraknya peredaran senjata api di pasar gelap membuat penembakan berdarah terus berulang di fasilitas publik hingga lingkungan sekolah.

Data Small Arms Survey mencatat warga Thailand diperkirakan menguasai sekitar 10,3 juta pucuk senjata api, di mana 4,1 juta di antaranya berstatus senjata api ilegal tanpa registrasi resmi. Rasio kepemilikan ini menjadikan Thailand sebagai negara dengan tingkat kepemilikan senjata api warga sipil tertinggi di Asia Tenggara.

Gelombang kekerasan terbaru kembali mengguncang Provinsi Nonthaburi saat seorang siswa 14 tahun menembak mati kakek-nenek, staf sekolah, dan rekannya menggunakan pistol 9mm milik kakeknya. Hanya berselang tiga hari, bentrok antarpejabat daerah yang dipicu sengketa keuangan kembali memakan korban jiwa.

Perdana Menteri Anutin Charnvirakul berjanji akan merombak total tata kelola dan pengawasan senjata api demi melindungi warga sipil.

“Saya tidak bisa memuaskan semua orang, tetapi kita harus memastikan keselamatan, terutama bagi korban yang tidak bersalah dan anak-anak,” ujar Anutin, dilaporkan CNA.

Langkah taktis yang disiapkan meliputi pembekuan izin pembelian baru, pengetatan pemeriksaan di jalan raya, hingga usulan amnesti senjata api. Namun, para pakar kriminologi menilai kebijakan tersebut hanya bersifat reaktif dan berulang setiap kali tragedi besar terjadi tanpa menyelesaikan celah hukum utama.

Mengapa Reformasi Hukum Senjata Api Thailand Selalu Gagal?

Kriminolog Universitas Mahidol, Trynh Phoraksa, menegaskan bahwa pemerintah Thailand terjebak dalam pola reformasi sementara yang mandek begitu perhatian publik mereda.

"Pihak berwenang segera mengeluarkan tindakan pasca-insiden menonjol, tetapi reformasi struktural terhenti begitu perhatian publik memudar," kata Trynh.

Pola serupa terjadi pasca-penembakan di mal Siam Paragon pada 2023, pembantaian 37 orang di penitipan anak Nong Bua Lamphu pada 2022, hingga insiden Nakhon Ratchasima pada 2020. Kebijakan penghentian sementara lisensi maupun pengetatan program senjata murah militer terbukti tidak mampu membendung arus kepemilikan senjata secara mendasar.

Kriminolog independen Krisanaphong Poothakool menyebut undang-undang senjata api Thailand sudah sangat ketinggalan zaman dan membutuhkan perombakan total.

"Aksesibilitas tetap sangat mudah, terutama melalui pasar gelap dan senjata replika yang dimodifikasi," ungkap Krisanaphong.

Ia menambahkan bahwa denda maksimal untuk kepemilikan ilegal berdasarkan undang-undang lama hanya sebesar 20.000 baht atau sekitar Rp9,3 juta, angka yang terlampau ringan untuk memberikan efek jera. Di sisi lain, batas negara yang terbuka lebar serta produksi lokal ilegal semakin memperparah penumpukan senjata tanpa identitas.

Penelusuran media membuktikan bahwa transaksi senjata api tanpa dokumen resmi dapat dilakukan dengan sangat cepat melalui aplikasi pesan instan dan media sosial. Sebuah akun daring bahkan menawarkan pistol tanpa registrasi seharga 5.500 baht dengan jaminan pengiriman kilat hanya dalam satu hingga dua hari.

Bagaimana Penembakan Massal Berdampak Pada Pemilik Senjata Resmi?