Thailand Diteror Penembakan Massal, Kanapa Ini Bisa Terjadi dan Apa Akar Masalahnya?

Suara.com - Penghentian izin kepemilikan senjata api baru serta pengetatan razia oleh Pemerintah Thailand dinilai gagal menyasar akar masalah utama peredaran senjata api di negeri gajah putih tersebut. Lemahnya penegakan hukum pasca-penerbitan izin dan maraknya peredaran senjata api di pasar gelap membuat penembakan berdarah terus berulang di fasilitas publik hingga lingkungan sekolah.

Data Small Arms Survey mencatat warga Thailand diperkirakan menguasai sekitar 10,3 juta pucuk senjata api, di mana 4,1 juta di antaranya berstatus senjata api ilegal tanpa registrasi resmi. Rasio kepemilikan ini menjadikan Thailand sebagai negara dengan tingkat kepemilikan senjata api warga sipil tertinggi di Asia Tenggara.

Gelombang kekerasan terbaru kembali mengguncang Provinsi Nonthaburi saat seorang siswa 14 tahun menembak mati kakek-nenek, staf sekolah, dan rekannya menggunakan pistol 9mm milik kakeknya. Hanya berselang tiga hari, bentrok antarpejabat daerah yang dipicu sengketa keuangan kembali memakan korban jiwa.

Perdana Menteri Anutin Charnvirakul berjanji akan merombak total tata kelola dan pengawasan senjata api demi melindungi warga sipil.

“Saya tidak bisa memuaskan semua orang, tetapi kita harus memastikan keselamatan, terutama bagi korban yang tidak bersalah dan anak-anak,” ujar Anutin, dilaporkan CNA.

Langkah taktis yang disiapkan meliputi pembekuan izin pembelian baru, pengetatan pemeriksaan di jalan raya, hingga usulan amnesti senjata api. Namun, para pakar kriminologi menilai kebijakan tersebut hanya bersifat reaktif dan berulang setiap kali tragedi besar terjadi tanpa menyelesaikan celah hukum utama.

Mengapa Reformasi Hukum Senjata Api Thailand Selalu Gagal?

Kriminolog Universitas Mahidol, Trynh Phoraksa, menegaskan bahwa pemerintah Thailand terjebak dalam pola reformasi sementara yang mandek begitu perhatian publik mereda.

"Pihak berwenang segera mengeluarkan tindakan pasca-insiden menonjol, tetapi reformasi struktural terhenti begitu perhatian publik memudar," kata Trynh.

Pola serupa terjadi pasca-penembakan di mal Siam Paragon pada 2023, pembantaian 37 orang di penitipan anak Nong Bua Lamphu pada 2022, hingga insiden Nakhon Ratchasima pada 2020. Kebijakan penghentian sementara lisensi maupun pengetatan program senjata murah militer terbukti tidak mampu membendung arus kepemilikan senjata secara mendasar.

Kriminolog independen Krisanaphong Poothakool menyebut undang-undang senjata api Thailand sudah sangat ketinggalan zaman dan membutuhkan perombakan total.

"Aksesibilitas tetap sangat mudah, terutama melalui pasar gelap dan senjata replika yang dimodifikasi," ungkap Krisanaphong.

Ia menambahkan bahwa denda maksimal untuk kepemilikan ilegal berdasarkan undang-undang lama hanya sebesar 20.000 baht atau sekitar Rp9,3 juta, angka yang terlampau ringan untuk memberikan efek jera. Di sisi lain, batas negara yang terbuka lebar serta produksi lokal ilegal semakin memperparah penumpukan senjata tanpa identitas.

Penelusuran media membuktikan bahwa transaksi senjata api tanpa dokumen resmi dapat dilakukan dengan sangat cepat melalui aplikasi pesan instan dan media sosial. Sebuah akun daring bahkan menawarkan pistol tanpa registrasi seharga 5.500 baht dengan jaminan pengiriman kilat hanya dalam satu hingga dua hari.

Bagaimana Penembakan Massal Berdampak Pada Pemilik Senjata Resmi?

Di tengah upaya pengetatan aturan, kelompok pemilik senjata api legal merasa kebijakan baru tersebut justru menyasar pihak yang salah. Krisakorn Boonwan, seorang mekanik berusia 41 tahun yang rutin berlatih menembak, mengaku kini harus menyembunyikan hobinya dari media sosial akibat stigma masyarakat.

“Saya menikmatinya karena ini membantu fokus, ketenangan, kontrol emosi, dan kesiapan fisik saya,” tutur Krisakorn.

Sementara itu, Paween Arunno, pemilik senjata api selama sepuluh tahun, menolak keras rencana pemerintah untuk melakukan inspeksi berkala dan perpanjangan lisensi secara rutin.

"Saya sangat tidak setuju dengan usulan pemerintah untuk memeriksa pemilik senjata secara berkala dan mewajibkan perpanjangan lisensi secara teratur. Mendapatkan setiap senjata api bukanlah hal yang mudah," kata Paween.

Meski demikian, ia setuju jika pengetatan aturan diberlakukan pada proses seleksi calon pembeli baru sebelum izin diterbitkan.

Di sisi lain, Top, seorang instruktur taktis di Bangkok, menegaskan bahwa melarang warga baik-baik memiliki senjata tidak akan menyelesaikan masalah senjata ilegal.

“Hanya dengan mengatakan 'tidak ada senjata', saya tidak berpikir itu menyelesaikan apa pun. Dan di negara di mana ada 10 juta senjata, bagaimana Anda menyelesaikan masalah itu?” tegas Top.

Pemerintah kini berencana memproses hukum pemilik senjata terdaftar jika senjatanya digunakan oleh orang lain untuk tindak kejahatan. Kebijakan ini menyoroti kelalaian pemilik senjata dalam menyimpan amunisi dan senjata api secara aman di rumah dari jangkauan anak-anak.

Apakah Budaya Sekolah Memicu Escalation Kekerasan Remaja?

Peneliti dari Fakultas Pendidikan Chulalongkorn University, Peson Chobphon, menilai akses senjata api hanyalah salah satu bagian dari masalah kekerasan remaja yang lebih kompleks. Menurut penelitiannya, tindakan perundungan dan tindak kekerasan sering kali dianggap wajar di lingkungan sekolah maupun tayangan media massa.

"Saya pikir ini menumpulkan rasa terhadap kekejaman dan juga memicu perilaku meniru yang berbahaya bagi beberapa siswa yang mungkin ingin mengekspresikan kemarahan mereka," jelas Peson.

Ia menilai guru kerap tidak memiliki keterampilan memadai untuk mengintervensi konflik antar-siswa sebelum berujung fatal.

Aktivis gerakan Bad Student, Laponpat Wangpaisit, menambahkan bahwa hierarki sekolah yang kaku membuat siswa tidak memiliki ruang aman untuk menyampaikan keluhan perundungan.

"Ketika sebuah sistem membuat orang merasa tidak bisa berbicara, bernegosiasi, atau didengar, frustrasi bisa menumpuk," ujar Laponpat.

Laponpat mendesak agar pemerintah tidak hanya menyederhanakan masalah ini pada sosok pelaku tunggal yang bermasalah secara mental.

"Jika diskusinya berhenti di situ, kita berisiko mengubah insiden tersebut menjadi cerita tentang 'satu individu yang terganggu', yang memungkinkan lembaga dan masyarakat di sekitar orang tersebut menghindari pertanyaan sulit tentang diri mereka sendiri," tambahnya.

Dampak trauma mendalam dirasakan oleh Satita Boonsom, pengajar yang selamat dari pembantaian di pusat penitipan anak Uthai Sawan pada 2022.

"Saya tidak ingin setiap tragedi berakhir dengan orang-orang mengatakan, 'Kami tidak akan membiarkan ini terjadi lagi,' hanya untuk kita katakan hal yang sama persis setelah insiden lainnya," ungkap Satita.

Gelombang reformasi hukum senjata api di Thailand dipicu oleh berulangnya tragedi pembantaian massal yang melibatkan warga sipil, aparat hukum, hingga anak di bawah umur. Thailand memiliki sejarah kelam penembakan massal, mulai dari insiden Nakhon Ratchasima pada 2020 yang menewaskan 29 orang oleh seorang prajurit, hingga pembantaian di Nong Bua Lamphu pada 2022 yang merenggut 37 nyawa.

Celah regulasi senjata api di Thailand semakin nyata akibat adanya program kepemilikan senjata bersubsidi bagi aparat kepolisian dan militer yang kerap bocor ke pasar gelap. Selain itu, kemudahan mengubah senjata mainan (blank-firing guns) menjadi senjata berpeluru tajam serta lemahnya sistem pengawasan pasca-lisensi menjadikan penegakan hukum di Thailand terus berada dalam siklus reaktif tanpa penyelesaian struktural.