Golkar Rombak Pimpinan AKD DPR, Agung Widyantoro Jadi Ketua Komisi X

Suara.com - Fraksi Partai Golkar (FPG) DPR RI resmi melakukan rotasi dan menetapkan susunan keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) untuk periode tahun sidang 2024-2029.

Langkah strategis tersebut tertuang dalam surat resmi Nomor SJ.00.1384/FPG/DPRRI/VIII/2026 tertanggal 14 Agustus 2026 yang ditandatangani Ketua Fraksi Partai Golkar M. Sarmuji dan Sekretaris Fraksi Sari Yuliati.

Perubahan mencakup penempatan anggota dan pimpinan di seluruh komisi, dari Komisi I hingga XIII, serta badan-badan di DPR RI seperti Badan Musyawarah (Bamus), Badan Anggaran (Banggar), Badan Legislasi (Baleg), hingga Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Ketua Fraksi Partai Golkar yang juga menjabat sebagai Sekjen Partai Golkar, M. Sarmuji, menjelaskan bahwa pergeseran posisi tersebut merupakan hal yang lumrah dalam organisasi sebagai bagian dari penyegaran.

"Bukan hanya komisi II, ada beberapa pimpinan komisi yang mengalami pergantian. Ini tour of duty yang normal saja sesuai kebutuhan fraksi. Penugasan di komisi yang berbeda akan memperkaya kemampuan anggota di berbagai sektor," tegas Sarmuji saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (19/8/2026).

Berdasarkan lampiran dokumen penetapan tersebut, beberapa nama menempati posisi kunci sebagai pimpinan komisi dan badan dari Fraksi Golkar di DPR RI, di antaranya:

• Ketua Komisi X: Dr. H. Agung Widyantoro, menggantikan Hetifah Sjaifudian.
• Ketua Komisi XI: Dr. H. Muhamad Misbakhun, tetap.
• Ketua Komisi XII: Melchias Marcus Mekeng, menggantikan Bambang Patijaya yang kini menjadi Kapoksi Golkar di Komisi XII.
• Wakil Ketua Komisi I: Dr. Dave Akbarshah Fikarno, tetap.
• Wakil Ketua Komisi II: Dr. Tr. Agun Gunanjar Sudarsa, menggantikan Zulfikar Arse.
• Wakil Ketua Banggar: H. Muhidin Mohamad Said.
• Wakil Ketua Baleg: Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, tetap.

Selain posisi pimpinan, dokumen tersebut juga merinci daftar Kapoksi (Ketua Kelompok Komisi) di setiap komisi untuk memastikan koordinasi kebijakan fraksi berjalan optimal.

Penetapan susunan baru ini diharapkan dapat memperkuat kinerja Fraksi Partai Golkar dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran di DPR RI, sekaligus memberikan pengalaman baru bagi para anggota dalam mengawal isu-isu di berbagai bidang.