REGIONAL:
- Pengamat politik Syukur Mandar menyatakan kemarahan masyarakat bersumber dari kebijakan Prabowo dan masalah masa lalu pemerintahan Jokowi.
- Syukur Mandar mengingatkan Presiden Prabowo agar menghargai keresahan publik akibat masalah warisan pemerintahan Joko Widodo sebelumnya.
- Mahasiswa dan masyarakat sipil diminta menguasai ruang publik untuk menyuarakan berbagai persoalan yang dirasakan masyarakat luas.
Suara.com - Pengamat politik Syukur Mandar menilai kemarahan masyarakat saat ini tidak hanya dipicu oleh kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, keresahan publik juga merupakan akumulasi persoalan dari masa pemerintahan sebelumnya yang dinilai belum terselesaikan hingga kini.
“Kemarahan rakyat hari ini bukan hanya sekadar mempersoalkan kebijakan-kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo, tetapi juga kebijakan masa lalu yang menimbun masalah hari ini. Itu juga bagian persoalan oleh publik,” ujar Syukur dikutip dari YouTube Forum Keadilan TV, Rabu (19/8/2026).
Syukur mengatakan kondisi tersebut perlu menjadi perhatian Presiden Prabowo. Ia menilai pemerintah harus menghormati keresahan masyarakat terhadap berbagai persoalan yang ditinggalkan selama 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo.
“Makanya penting Presiden Prabowo, menghargai, menghormati kemarahan publik terhadap peninggalan sejarah 10 tahun Jokowi berkuasa, hutangnya menumpuk dan banyak persoalan yang ditinggalkan,” katanya.
Di tengah keresahan tersebut, Syukur juga menilai kelompok mahasiswa dan masyarakat sipil memiliki peran penting dalam menyuarakan kondisi publik.
“Kekuatan-kekuatan strategis seperti mahasiswa, kelompok civil society ini harus masuk dan menguasai ruang publik,” ucapnya.
Ia menilai ruang publik perlu diisi dengan suara yang mampu menggambarkan kondisi masyarakat secara lebih luas.
Syukur pun mengingatkan bahwa kemarahan publik dapat berkembang secara perlahan dan mencari jalannya sendiri.
Ia menyinggung adanya gerakan di Aceh serta gerakan separatis di Papua sebagai potensi yang menurutnya tidak boleh dianggap biasa.
“Kemarahan publik akan diluapkan perlahan-lahan sambil mencari jalannya,” ujar Syukur.
Reporter : Agustin Dwi Anggraini
TERPOPULER
