REGIONAL:
- Badan Anggaran DPR mendesak Menkeu Purbaya menyerahkan laporan profil utang.
- DPR menilai dokumen profil utang tersebut sangat mendesak dan dibutuhkan segera untuk pembahasan anggaran tahun 2027.
- Hasil rapat menetapkan pemerintah diberikan tenggat waktu selama 10 hari untuk menyerahkan laporan utang kepada DPR.
Suara.com - Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mendesak Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa segera menyerahkan laporan profil utang pemerintah yang hingga kini belum diterima DPR. Dokumen tersebut dinilai penting untuk pembahasan anggaran 2027.
Desakan itu mencuat dalam rapat kerja Banggar DPR bersama Kementerian Keuangan, Kamis (20/8/2026).
Anggota Banggar DPR RI Dolfie Othniel Frederic awalnya mempertanyakan kepastian waktu penyerahan laporan tersebut. Ia menyoroti rekomendasi Panitia Kerja (Panja) Pembiayaan APBN yang telah diteken sejak 20 Juli 2026, namun laporan profil utang belum juga disampaikan.
“Jadi ada kepastian dari pemerintah kapan ini mau diserahkan?” tanya Dolfie.
Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah kemudian mengungkapkan bahwa persoalan tersebut sebelumnya telah dibahas bersama Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti.
Saat itu, muncul opsi agar laporan diserahkan paling lambat akhir November.
Said lantas meminta kepastian langsung kepada Purbaya yang hadir dalam rapat tersebut.
“Bisa Pak, akhir November,” jawab Purbaya.
Namun, jawaban tersebut langsung dipersoalkan Dolfie.
Menurutnya, tenggat akhir November terlalu lama karena dokumen profil utang dibutuhkan untuk pembahasan anggaran 2027.
“Kita perlu ini untuk 2027. Harusnya besok,” tegas Dolfie.
Said sempat menjelaskan bahwa pemerintah masih menyelesaikan proses audit.
Namun, Dolfie menegaskan dokumen yang diminta bukan hasil audit, melainkan laporan profil utang sebagaimana tercantum dalam rekomendasi nomor 15 laporan Panja Pembiayaan APBN.
Purbaya kemudian mengubah tenggat yang sebelumnya ditawarkan.
Ia menjelaskan bahwa Kemenkeu sebenarnya telah memiliki data mengenai profil utang tersebut dan hanya membutuhkan waktu untuk melakukan pembahasan internal.
Menurut Purbaya, penyelesaian laporan bahkan dapat dilakukan dalam waktu lebih singkat dari dua pekan.
“Satu minggu bisa,” ujar Purbaya.
Setelah melalui pembahasan, Said kemudian mengambil jalan tengah.
Pemerintah diberi waktu 10 hari untuk menyerahkan laporan profil utang kepada Banggar DPR.
Dengan tenggat tersebut, Banggar berharap dokumen profil utang dapat segera digunakan sebagai bahan pembahasan kebutuhan pembiayaan dan penyusunan APBN 2027.
TERPOPULER