- DPR RI resmi mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang dalam rapat paripurna di Senayan, Kamis (19/11/2026).
- Pengesahan undang-undang tersebut mengakhiri penantian panjang selama 18 tahun untuk memulihkan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi.
- ICW melontarkan kritik keras dan menilai undang-undang tersebut palsu karena menghilangkan pasal penambahan harta tidak wajar.
Suara.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengetok palu pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-13 di Kompleks Parlemen, Senayan.
Langkah ini sekaligus mengakhiri penantian panjang selama 18 tahun sejak regulasi tersebut pertama kali dikaji pada 2008.
Namun, euforia parlemen yang merayakan percepatan pengesahan ini berbanding terbalik dengan reaksi keras koalisi masyarakat sipil.
Sejumlah pegiat antikorupsi, termasuk Indonesia Corruption Watch (ICW), justru melontarkan kritik pedas dan menyebut produk legislasi yang baru diketok tersebut sebagai aturan palsu yang telah dilucuti taringnya.
Berikut rangkuman silang pendapat dan poin krusial di balik pengesahan UU Perampasan Aset:
Suara Senayan: Penantian 18 Tahun dan Paradigma Baru
Komisi III DPR RI menegaskan bahwa regulasi anyar ini membawa transformasi besar dalam wajah penegakan hukum di Tanah Air.
Ketua Komisi III sekaligus Ketua Panja RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, menyatakan aturan ini dirancang guna memprioritaskan pemulihan kerugian ekonomi yang diderita negara maupun masyarakat.
Sebelum paripurna dimulai, politisi Partai Gerindra itu menekankan urgensi perampungan regulasi tersebut.
"Insyaallah jam 09.30 ini kita akan mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi UU dalam sidang paripurna. Ini penantian rakyat yang sudah 18 tahun dan kerja panjang Komisi III periode ini sejak September 2025," kata Habiburokhman kepada wartawan, Kamis (19/11/2026).
Saat menyampaikan laporan di mimbar sidang, Habiburokhman kembali menggarisbawahi pergeseran fokus sanksi pidana.
"Pertama-tama kita perlu menyampaikan mengapa undang-undang ini sangat mendesak untuk disahkan. Karena memang sudah 18 tahun, ini diusulkan sejak awal, 18 tahun yang lalu. Dan sudah satu tahun lebih undang-undang ini berproses di Komisi III, tepatnya sejak Agustus 2025," ujar dia.
![Sejumlah anggota DPR mengikuti Rapat Paripurna ke-13 DPR Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). [ANTARA FOTO/Fauzan/nym]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2026/11/20/74216-rapat-paripurna-dpr-ruu-perampasan-aset-uu-perampasan-aset.jpg)
Ia menambahkan bahwa orientasi hukum modern kini menuntut pengembalian aset jarahan.
"Bukan hanya pemenjaraan pelaku pidana, tapi pemulihan kerugian negara dan kerugian korban," katanya.
Senada, anggota Komisi III DPR Fraksi Partai NasDem, Rudianto Lallo, menyambut positif kesepakatan bulat lintas fraksi.