REGIONAL:
- Anggota DPR Daniel Johan mendesak pemerintah menetapkan status bencana nasional untuk Karhutla di Kalimantan.
- Ribuan titik panas di Kalimantan menyebabkan kelumpuhan sekolah, kecelakaan transportasi akibat jarak pandang sepuluh meter, hingga polusi lintas negara.
- Daniel meminta pengerahan pasukan masif, modifikasi cuaca, serta pencairan anggaran operasional penanggulangan bencana sebesar Rp290,9 miliar.
"Kami juga mendorong percepatan operasi modifikasi cuaca melalui koordinasi intensif antara BNPB, BMKG, dan BRIN. Opsi ini perlu segera dieksekusi selagi masih ada potensi awan sebelum kondisi kemarau mencapai puncaknya," kata Daniel.
Daniel turut mengkritik pola mitigasi pemerintah yang dinilai selalu terlambat dalam merespons bencana tahunan ini.
“Saya juga mempertanyakan bagaimana mitigasi yang dilakukan Pemerintah karena Karhutla ini kan bencana yang selalu terjadi setiap tahunnya. Kenapa menunggu sampai besar baru kemudian ditangani secara serius,” kata dia.
Di tengah keterbatasan penanganan aparat, muncul aksi heroik warga secara mandiri, mulai dari remaja berkostum "Superman" di Palangkaraya hingga kelompok ibu-ibu "The Power of Mama" di Ketapang.
"Banyak masyarakat yang geregetan sehingga bergerak sendiri memadamkan Karhutla. Di Kalbar, bahkan ibu-ibu yang turun. Seperti di Sambas namanya Srikandi, di Ketapang ada kelompok ibu-ibu bernama The Power of Mama. Saya kagum sekali, mereka sangat hebat dan berani,” ungkapnya.
Kendati mengapresiasi, ia tetap mengingatkan aspek keselamatan bagi relawan warga.
“Tetap prioritaskan keselamatan diri. Jika memang sudah berpotensi membahayakan, serahkan proses pemadaman kepada petugas. Dan penting juga standar keamanan diperhatikan kepada para petugas lapangan yang terus berjibaku memadamkan Karhutla,” pesannya.
Mengenai penyebab kebakaran, Daniel menuntut tindakan hukum yang keras untuk mencegah terjadinya konflik sosial atau penggunaan hukum adat secara liar akibat kekesalan warga terhadap oknum pembakar lahan.
“Jangan sampai masyarakat yang turun dan menggunakan hukum adat maupun hukum sosial karena terlalu kesal dengan aksi-aksi pembakaran lahan,” ujarnya.
Sebagai langkah nyata untuk memperlancar operasional di lapangan, Daniel mendesak Kementerian Keuangan segera mengucurkan anggaran yang telah dialokasikan.
"Kami mendesak Kementerian Keuangan segera mencairkan anggaran sebesar Rp 290.901.300.000 (miliar) untuk operasional pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Anggaran ini sangat mendesak agar upaya pemadaman di lapangan tidak lagi terkendala keterbatasan sumber daya," pungkas Daniel.
TERPOPULER